Harianmomentum.com--Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lampung akan membuka penjaringan bakal calon legislatif (bacaleg).

 

Ketua DPW PPP Lampung Hasanusi mengatakan, penjaringan tersebut dibuka usai verifikasi partai politik di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

 

“Menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, kita akan membuka pendaftaran bagi bacaleg. Tapi setelah verifikasi di KPU selesai dulu,” kata Hasanusi kepada Harianmomentum, saat dihubungi via telepon, Senin (23/10).

 

Tidak hanya di Provinsi Lampung, dia menjelaskan, pendaftaran tersebut dibuka mulai dari tingkat pusat, wilayah dan kabupaten/kota.

 

“Penjaringannya dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia, baik untuk DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota,” jelasnya.

 

Dia melanjutkan, penjaringan bacaleg PPP akan terbuka untuk umum, mulai dari tokoh agama,  tokoh masyarakat, kaum muda, bahkan mantan eksekutif pun bisa mendaftar.

 

Karena itu, dia mengimbau bagi masyarakat atau tokoh-tokoh yang ingin menjadi bacaleg dari PPP bisa mendaftar.

 

“Pada penjaringan ini, kita justru akan lebih fokus kepada umum. Jadi bagi yang ingin mendaftar, usai verifikasi parpol ini sudah bisa,” tuturnya.

 

Dia menerangkan, tidak ada batasan tertentu dalam melakukan penjaringan bacaleg tersebut.

 

“Kalau kita maunya menjaring sebanyak-banyaknya. Tapi kan peraturannya tidak boleh lebih dari jumlah kursi yang diperebutkan,” jelasnya.

 

Dia menargetkan, PPP bisa menang disetiap Daerah Pemilihan (Dapil), baik DPR RI, provinsi dan kabupaten/kota.

 

Untuk di DPRD Provinsi Lampung, dia menargetkan jumlah kursi legislatif bisa meningkat dari jumlah saat ini.

 

“Mudah-mudahan setiap Dapil kita bisa menang, itu adalah target kita sebagai kader PPP. Kalau di Lampung semoga bisa lebih banyak dari yang sudah ada saat ini,” harapnya.

 

Sementara, terkait kuota 30 persen keterlibatan kaum perempuan dalam perebutan kursi legislatif, Hasanusi mengatakan akan mengajak tokoh-tokoh wanita yang ingin mencalonkan diri melalui PPP.

 

“Kalau untuk kaum perempuan tentu saja kita mengajak semuanya, karena setiap dapil itu harus ada unsur wanitanya sebanyak 30 persen dari jumlah seluruhnya,” pungkas Hasanusi. (adw)