MOMENTUM, Bandarlampung--Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan pihaknya bakal membentuk koalisi tandingan menghadapi Pemilu 2024.

"Kami masih menjajaki pembentukan koalisi orang kecil sebagai bentuk perlawanan terhadap koalisi besar," kata Said Iqbal dalam keterangannya, yang diterima harianmomentum.com, Senin 10 April 2023.

Menurut dia, saat ini pembentukan koalisi besar gencar dilakukan oleh Gerindra hingga PAN, dan tiga partai lainnya, yaitu PPP, PKB, Golkar.

Baca Juga: Koalisi Besar untuk Jegal Anies

“Untuk melawan koalisi besar parpol, Partai Buruh akan mengajak partai politik non parlemen dan partai politik baru untuk menggagas koalisi orang kecil demi menghadang sistem demokrasi terpimpin,” kata Said.

Said menerangkan, pembentukan koalisi besar parpol dikhawatirkan menciderai demokrasi demi mengejar kekuasaan semata. 

Padahal menurut Said, tidak boleh Indonesia hanya ditentukan oleh sekelompok partai politik yang hanya mengejar kekuasaan, tanpa mempunyai gagasan besar untuk membangun Indonesia menuju negara sejahtera. 

Selain itu, Said menilai pembentukan koalisi besar partai politik yang ada di Senayan menunjukkan mulai terbentuknya sistem demokrasi terpimpin. 

Menurut dia, sistem demokrasi terpimpin pada masa lalu sudah terbukti menghancurkan sistem politik, sistem ekonomi, sosial budaya, hukum, dan demokrasi di Indonesia. 

Hal ini karena kekuasaan terpusat pada sekelompok elite yang seolah-olah bisa mengatur semua kemauan rakyat.

“Partai Buruh melihat arah politik yang dijalankan oleh koalisi besar parpol membahayakan demokrasi karena semakin membatasi jumlah capres-cawapres yang sudah terbatas akibat presidential threshold,” ujar Said. 

Nantinya, lanjut dia, koalisi orang kecil yang digagas Partai Buruh bakal melibatkan parpol non parlemen, akademisi, aktivis pergerakan, serikat buruh, serikat petani, mahasiswa, penggiat lingkungan, penggiat hak asasi manusia, aktivis perempuan, dan gerakan sosial lainnya.

Koalisi ini bakal ditujukkan melawan hegemoni parpol besar yang merasa paling mengetahui cara membangun Indonesia dan sistem demokrasi yang sehat.

Koalisi orang kecil ini akan melawan dengan cara konstitusional yaitu menghapus presidential threshold, parliamentary threshold, dan membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi,” kata Said. 

Ia menyebut koalisi orang kecil ini bakal dideklarasikan Partai Buruh bersama partai politik lainnya dalam waktu dekat. 

Sementara itu, Ketua DPW (Exco) Partai Buruh Lampung Sulaiman Ibrahim mengatakan Koalisi Kebangsaan boleh saja terjadi, asalkan tidak membunuh demokrasi.

"Sah-sah saja, asalkan tidak ada penyatuan pendapat yang arahnya bakal menciderai demokrasi," kata Sulaiman kepada harianmomentum.com, Senin (10-4-2023).

"Seperti menjatuhkan calon yang lain," tambah dia.

Sulaiman juga mengatakan saat ini rakyat sudah mulai paham akan arah-arah pemikiran yang menjurus ke pencideraan demokrasi.

"Rakyat ngga bodoh lagi sekarang, mungkin sudah kapok rakyat ini," terangnya.

Dia juga menyampaikan agar masyarakat pun dapat menilai seseorang maupun partai yang berprestasi dengan kegigihan serta ke ikhlasannya dalam bekerja.

"Partai Buruh akan melawan unsur-unsur oligarki, sampai kapanpun," tegasnya.

Terakhir, dia menuturkan akan selalu beriringan dengan masyarakat dan buruh, begitupun dengan partai buruh yang ada pusat untuk bersama memperbaiki demokrasi.

"Kalau soal koalisi, mungkin partai buruh bisa saja tidak berkoalisi karna kami partai baru. Tapi kami akan bersama rakyat, kembali pada hak-hak rakyat," tutupnya.(**)