MOMENTUM, Metro--Dugaan pengondisian serta dugaan korupsi pengerjaan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro, terus menuai gejolak.

Setelah Ikatan Pemuda Lampung Indonesia (IPLI) melaporkan sejumlah dugaan pengondisian dan pengerjaan proyek fisik dinas PUTR Kota Metro, ke Kejari setempat.

Kini, giliran Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (Gabpeknas) Kota Metro, bersuara.

Ketua Gabpeknas Kota Metro, Bambang Hermanto menyebut kepala dinas DPUTR diduga mengkoordinir langsung kegiatan proyek tahun anggaran 2023 yang bersumber dari DAK dan APBD.

Menurut dia, seluruh proyek fisik yang ada telah terkoordinir masif, terbagi pada tiga grup dengan Kode Grup Mawar, Grup Melati dan Grup BK, dengan dugaan yang diketahui ketiga grup tersebut berisikan dari para oknum oknum legeslatif, APH dan kolega serta tim daripada pemenangan masa pileg dan pilkada.

"Sejumlah rekanan di Kota Metro mulai bergerak guna mengungkap dugaan pengoordiniran proyek penunjukan langsung dan juga proyek lelang tender. Desas desus pengkoordiniran proyek itu benar dan terkondisi, bukan sebatas isu. Rekanan mulai bergerak membongkar kecurangan proyek di Kota Metro," kata dia sembari menunjukkan data dokumentasi proyek tahun anggaran 2022 - 2023 dari dua sumber anggaran (DAK & APBD), Kamis (25-7-2023).

Bahkan, pihaknya juga akan menyodorkan data bukti adanya setoran proyek dari tahun anggaran 2022 sampai 2023, baik itu bukti foto dan rekaman suara.

Dia menambahkan, sistem pengoordiniran proyek di Pemerintah Kota Metro itu sudah berjalan selama kepemimpinan Walikota Metro Wahdi, dan berjalan di beberapa OPD seperti Dinas PUTR, Dinas Kesehatan dan beberapa dinas lain yang mengelola kegiatan proyek fisik dan pengadaan barang jasa, bahkan menyasar pada proyek lelang atau tender.

"Saat ini kondisi Kota Metro tidak dalam baik-baik saja dan tidaklah ceria. Ada banyak bukti bahwa banyak proyek yang di berikan langsung kepada pihak atau oknim yang bukan murni rekanan serta tidak ada perusahaan. Mereka ini yang dapat proyek, harus keliling mencari pinjaman perusahaan," tegas Bambang.

Dia mengeluhkan, sejak bergulirnya perencanaan dan penetapan kegiatan proyek TA 2023, Kadis PUTR Roby K Saputra kerap tidak masuk kantor, sulit untuk ditemui. Bahkan kontak telepon di-nonaktifkan.

Selama kepemimpinan kepala dinas yang baru, muncul ketidak-nyamanan dirasakan oleh hampir semua staf dan fungsional Dinas. Pasalnya, Kadis PUTR itu membuat kebijakan koordinasi satu pintu," ucapnya.

Ditengah kondisi yang harusnya berjalan sesuai dengan program mensukseskan pembangunan untuk Kota Metro mengarah pada visi misi pimpinan daerah, justru berbanding jauh.

"Segala kegiatan sampai rutin belanja habis pakai seperti ATK, di kendalikan dalam pengertian. Segala administrasi dinas harus menunggu persetujuan dan tanda tangan kepala dinas, sementara kepala dinasnya sendiri jarang ada di ruang kerja. Staf fungsional harus menunggu, bahkan harus keluar jauh menemui kepala dinas manakala ada intruksi," cetusnya.

Sementara ketika media akan mengonfirmasi persoalan di atas, pihak Dinas PUTR Kota Metro sulit ditemui. Saat akan dikonfirmasi, kepala dinas, sekretaris, bahkan masing-masing kepala bidang di DPUTR tidak berada di tempat.

Menurut seorang staff di DPUTR Kota Metro, baik kepala dinas, sekretaris, kepala bidang sedang tidak berada di kantor.

"Tidak ada. Sedang DL (dinas luar), pak sekretaris sedang keluar. Kalau kabid sedang ke lapangan," kata staff DPUTR tersebut, Selasa (25-7-2023). (**)