MOMENTUM, Bandarlampung--Ratusan personel Kepolisian Daerah (Polda) Lampung melawan aksi anarkisme massa unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Provinsi Lampung, Senin 16 Oktober 2023.

Massa berjumlah ratusan orang memaksa masuk kantor KPU Lampung di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Bandarlampung.

Terjadi aksi saling dorong antara polisi dan massa, lantaran tidak diberikan akses masuk. Massa melempari petugas dengan air dan menendangi barisan personel. 

Polisi dibantu personil TNI berupaya memukul mundur massa yang tak terkendali. Tembakan gas air mata tak luput diletuskan ke arah massa aksi, guna memecah barisan yang sudah tidak kondusif. 

Aksi tersebut merupakan rangkaian simulasi kegiatan sistem pengamanan kota (sispamkota) sebagai wujud kesiapan pengamanan Pemilu 2024 dengan melibatkan seluruh kekuatan personel Polri, TNI maupun pemerintah daerah. 

Kapolresta Bandarlampung, Kombes Pol Ino Harianto mengatakan simulasi tersebut merupakan rangkaian kegiatan menjelang pengamanan pemilu 2024.

"Ada kegiatan simulasi kampanye, pencoblosan dan di depan KPU ini kami simulasikan ada sidang pleno yang coba digagalkan oleh massa dari salah satu calon presiden yang kalah," kata Ino kepada wartawan di depan KPU Lampung usai menggelar simulasi sispamkota.

Hal tersebut juga untuk mempersiapkan hal-hal yang buruk mungkin terjadi di Pemilu 2024, sehingga dari latihan tersebut polisi dapat menganalisa dan melakukan langkah-langkah pengamanan yang tepat. 

"Personel yang dilibatkan berjumlah 1700, gabungan dari Polda Lampung, Polresta Bandarlampung, Satbrimob, TNI, Pemprov dan Pemkot. Semua tahapan kami lakukan supaya di Pemilu 2024 kami tidak gugup dan bingung dalam melakukan pengamanan dalam situasi apapun," jelas dia. 

Ino menjelaskan, rangkaian simulasi di KPU setempat yaitu ada ratusan massa yang tidak terima karena ada kecurangan yang terjadi pada saat pemungutan suara. 

"Dari salah satu pasangan calon presiden tidak terima, mereka menuntut pencoblosan ulang bahkan pemilu ini untuk dibatalkan. Karena dirasa tidak adil, sehingga situasi semakin memburuk dan kami membubarkan massa. Semua tahapan itu sudah kami lakukan," imbuhnya. (*)