MOMENTUM, Liwa--DPRD Kabupaten Lampung Barat (Lambar) mempertanyakan kinerja dinas pendidikan dan kebudayaan setempat dalam melakukan pengawasan sekolah.  

Pertanyaan tersebut, disampaikan anggota DPRD Lambar  dari Fraksi Golkar Ismun Zani saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024, dalam rapat paripurna DPRD setempat, Rabu (1-11-2023).

Menurut Ismun, pihaknya kerap kali menerima keluhan  kurang maksimalnya pelaksanaam lembaga pendidikan di tingkat sekolah. Khsusnya terkait dengan pembinaan, pelatihan hingga pengarahan dari perangkat daerah yang membidangi pendidikan. Dia meminta adanya evaluasi terhadap persoalan yang terjadi.

"Khususnya mekanisme pelaporan, kita banyak sekali mendapat keluhan sehingga itu berdampak terhadap banyaknya temuan berupa pengembalian kelebihan pembayaran yang diakibatkan kesalahan administrasi pelaporan oleh pihak sekolah," kata lsmun.

Sebab itu, lanjut dia, diperlukan aksi dan tindakan nyata terhadap permasalahan tersebut agar tidak menjadi persoalan serius.

"Kita berharap aksi dan tindakan nyata dari Dinas Pendidikan agar lebih serius dalam melakukan pembinaan, pelatihan dan pengarahan. Sejauh ini banyak keluhan, pihak sekolah menyampaikan kepada kami, mereka kaget ketika ada temuan BPK mereka harus mengembalikan," jelasnya.

Ismun menyebut, selama ini pihak sekolah mengelola dana dari pemerintah daerah tidak begitu besar. Namun, ketika ada temuan dari BPK mereka harus mengembalikan 30 hingga 40 persen dari dana yang dikelola karena mekanisme palaporaya kurang maksimal.

"Artinya ini menjadi perhatian serius kita termasuk pada dinas dan instansi lainnya agar kedepan hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Sehingga seluruh mekanisme pelaporan tiap lembaga bisa berjalan maksimal," terangnya.

Usai rapat paripuran tersebut Kepala Disdikbud Lambar Bulki Basri menyampaikan, pihaknya telah melakukan upaya maksimal dalam memberikan pembinaan terhadap sekolah.

"Terkait pembinaan tentu kami sudah berupaya  maksimal, namun apa yang disampaikan oleh anggota DPRD dari Fraksi Golkar itu menjadi catatan bagi kami agar kedepan bisa meningkatkan pembinaan, sehingga tidak ada lagi permasalahan tersebut," kata Bulki. Selain menyoroti terkait kurang maksimalnya pembinaan yang dilakukan Disdikbud, fraksi DPRD Lambar juga menyoroti terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Juru bicara Fraksi Gerindra Agus Niar dalam pandangan umum yang disampaikan mengatakan, selama ini pemerintah dinilai kurang serius dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kami meminta saudara bupati untuk menjelaskan, karena kualitas sumber daya manuasia sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan yang menjadi prioritas," kata Agus.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti terkait masalah pendidikan. Fraksi Gerindra meminta dinas terkait untuk lebih memperhatikan peruntukan yang harus di tamakan dari sektor apa yang dibutuhkan oleh sekolah yang bersangkutan.

"Agar tercapainya pendidikan yang berkualitas dan menambah semangat belajar dan mengajar di Kabupaten Lampung Barat,” tegasnya

Selanjutnya, Fraksi Gerindra juga mengingatkan tentang insprastruktur yang akan dibangun. Mengingat alokasi dana yang besar dari APBD tahun 2024 sebesar 40,80% sehingga harus benar-benar tepat sasaran dan tepat prioritas.

"Poinya agar pemerintah daerah dalam pelaksanaan program onfrastruktur  lebih mengutamakan pemerataan hasil pembangunan, supaya tidak dikeluhkan masyarakat," pintanya. (**)