MOMENTUM, Jakarta--Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/BPN) Ossy Dermawan menegaskan pentingnya pemetaan bidang tanah sebagai fondasi utama dalam mewujudkan integrasi data pertanahan nasional melalui Kebijakan Satu Peta.

Hal tersebut disampaikan Ossy saat menjadi pembicara dalam Akademi Politik yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sabtu (13/6/2026), dengan tema “Asta Cita sebagai Kompas Peradaban: Meneguhkan Kepemimpinan Bangsa yang Tangguh, Berdaulat, dan Berkemajuan.”

Ossy menjelaskan, sektor pertanahan memiliki peran strategis dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam upaya mendorong kemandirian bangsa di berbagai sektor yang membutuhkan ketersediaan lahan.

Menurutnya, dari total wilayah Indonesia yang sekitar 189 juta hektare daratan, sekitar 118,1 juta hektare merupakan kawasan hutan di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan, sementara 70,1 juta hektare lainnya adalah areal penggunaan lain (APL) yang menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN.

Ia menyebutkan, hingga saat ini sekitar 79,5 persen wilayah APL telah berhasil dipetakan. Kementerian ATR/BPN kini tengah menyelesaikan pemetaan 20,5 persen bidang tanah yang tersisa, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan yang berbatasan dengan hutan.

“Pemetaan menjadi dasar penting untuk integrasi data melalui Kebijakan Satu Peta. Ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang yang berpotensi menimbulkan konflik agraria,” ujar Ossy.

Ia menambahkan, setelah tahap pemetaan selesai, pemerintah akan melanjutkan pada tahap integrasi data agar seluruh kementerian dan lembaga menggunakan satu basis data pertanahan yang sama.

Ossy menilai, ketiadaan basis data terintegrasi selama ini menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai persoalan tata ruang dan konflik agraria di lapangan. Karena itu, pemanfaatan teknologi terus didorong untuk mempercepat penyatuan data lintas sektor.(**)