MOMENTUM, Bandar Lampung--Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi dan Sutono, mendapat apresiasi dari pengamat politik Universitas Lampung (Unila), R. Sigit Krisbintoro, atas tekad mereka dalam menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Lampung.

Menurut Sigit, visi Arinal-Sutono untuk mewujudkan Lampung yang adil, makmur, sejahtera, dan lestari merupakan inisiatif yang sangat penting dan relevan di tengah tantangan yang dihadapi oleh provinsi tersebut.

“Amat menarik ketika pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Arinal-Sutono punya atensi dan tekad mewujudkan Lampung adil, makmur, sejahtera, dan lestari kepada seluruh masyarakat Lampung tanpa melihat kelompok, agama, suku, dan etnisitas,” kata Sigit saat dihubungi, Kamis (26-09-2024).

Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa pasangan ini berkomitmen pada nilai-nilai inklusivitas dan kesetaraan. Sigit menambahkan bahwa kebijakan yang tidak memandang latar belakang masyarakat mencerminkan komitmen moral yang kuat terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Sigit menjelaskan bahwa komitmen ini bermakna lebih dalam, yakni bahwa Arinal-Sutono memiliki perhatian khusus pada aspek kemanusiaan, moralitas, dan budaya.

“Ini bermakna pasangan ini punya komitmen terhadap aspek kemanusiaan, aspek moralitas, dan aspek budaya,” ucapnya.

Ketiga aspek tersebut, menurut Sigit, merupakan fondasi yang penting dalam membangun pemerintahan yang mampu melayani seluruh rakyat dengan baik, tanpa memandang perbedaan sosial dan budaya.

Lebih lanjut, Sigit menegaskan bahwa untuk merealisasikan visi ini, pemerintahan yang dipimpin oleh Arinal-Sutono harus berbasis pada tiga konsep utama, yakni humanizing governance, morality governance, dan culture governance. Konsep-konsep ini, kata Sigit, harus menjadi pijakan dalam setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah.

“Untuk merealisasikan hal ini, tentu dalam penyelenggaraan pemerintahan, pasangan ini harus berbasis pada tiga aspek,” ungkapnya.

Pertama, Sigit menjelaskan pentingnya humanizing governance atau pemerintahan yang memanusiakan manusia. Dalam konteks ini, Sigit menekankan bahwa setiap program pemerintah haruslah memprioritaskan kemanusiaan dengan menghilangkan segala bentuk diskriminasi.

“Bagaimana program pemerintah bisa memanusiakan manusia, tanpa ada diskriminasi, perhatian terhadap disabilitas, dan mengutamakan fungsi sosial,” jelas Sigit.

Ia menyoroti pentingnya perhatian kepada kelompok masyarakat yang rentan, seperti penyandang disabilitas, untuk memastikan bahwa mereka juga mendapatkan manfaat dari program-program pemerintahan.

Lebih jauh, Sigit menilai bahwa pemerintahan harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berfokus pada fungsi sosial masyarakat. Pemerintah yang mampu mengutamakan fungsi sosial ini, menurut Sigit, adalah pemerintah yang menghargai setiap individu sebagai bagian penting dari pembangunan daerah.

“Perhatian terhadap disabilitas dan pengutamaan fungsi sosial adalah bagian dari humanizing governance,” tegasnya.

Kedua, Sigit berbicara tentang morality governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang mengedepankan etika dan integritas dalam pelayanan publik.

“Manajemen pemerintahan yang mengutamakan moralitas pelayanan publik tanpa korupsi, pengelolaan pemerintah berbasis kinerja dan etika,” jelas Sigit.

Menurutnya, pemerintahan Arinal-Sutono harus menunjukkan komitmen yang jelas untuk melawan korupsi dan memastikan bahwa pelayanan publik diberikan secara transparan dan akuntabel. Ia juga menekankan pentingnya moralitas dalam tata kelola pemerintahan, dengan mengedepankan prinsip-prinsip etika dalam setiap tindakan pemerintah.

“Moralitas harus menjadi pedoman dalam pengelolaan pemerintahan, sehingga rakyat dapat merasakan pelayanan yang bersih dan berintegritas,” paparnya.

Ketiga, Sigit menggarisbawahi pentingnya culture governance atau pemerintahan berbasis budaya. Dalam hal ini, ia menekankan pentingnya pendidikan yang berbasis pada budaya lokal sebagai upaya untuk melestarikan nilai-nilai lokal di tengah derasnya arus globalisasi.

“Pendidikan untuk anak dan remaja berbasis budaya lokal, mengenalkan mereka pada budaya lokal,” tambah Sigit.

Sigit juga menyatakan bahwa pemerintahan Arinal-Sutono harus mampu menciptakan pemerintahan yang multikultural, di mana keberagaman suku, agama, dan etnisitas yang ada di Lampung dapat hidup berdampingan secara harmonis.

“Ini artinya harus dibangun pemerintahan multikultural,” jelasnya lagi.

Secara keseluruhan, Sigit menilai bahwa konsep pemerintahan yang diusung oleh Arinal-Sutono memiliki potensi besar untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Lampung.

“Dengan berbasis pada humanizing governance, morality governance, dan culture governance, saya yakin program-program ini dapat membawa keadilan dan kemakmuran yang diidamkan masyarakat Lampung,” tutup Sigit. (*)