MOMENTUM, Metro--Saya berpantun dulu. Ikan Jelabat Dimasak Asam Kedondong. Kalo jadi Pejabat, Kerja yang Bener dong..!!!! 

Belakangan ini, berbagai permasalahan di lingkup Pemkot Metro semakin tak jelas juntrungannya. Masing-masing organisasi perangkat daerah, seperti berlomba-lomba kerja keras tanpa keringat.

Entah karena suhu politik yang panas lantaran "takut" dinonjobkan di masa transisi saat ini. Atau memang kondisi di lapangan yang semakin keruh, sehingga melahirkan kebijakan yang berpolemik.

Berungkali, berkali-kali. Bahkan, terjadi lagi. Pemkot Metro bimbang dengan urusan polemik yang menumbur prosedural. Padahal, kinerja mereka jelas tertuang di undang-undang.

Menertibkan prosedural yang taat dengan delegasi undang-undang pun, sepertinya mereka tak mampu. Padahal, sistem administrasi mengatur itu semua.

Malahan, masing-masing organisasi perangkat daerah justru sibuk rebutan pembagian anggaran APBD, demi merealisasikan kegiatan seremonial yang sama sekali tidak menyentuh langsung ke masyarakat.

Ini bukan rahasia umum. Masing-masing mereka yang punya kewenangan, sudah hapal dengan pembagian "kue" itu.

Sebagian organisasi perangkat daerah yang punya peran penting mengelola anggaran, biasanya mendapat jatah paling banyak. Sementara organisasi perangkat daerah yang "iwil-iwil" pasti kebagian seadanya.

Sayangnya, meskipun sebagian organisasi perangkat daerah diberi anggaran banyak. Namun, kinerjanya masih terkesan berbelit-belit. Situasi itu, seolah mencerminkan bobroknya benteng birokrasi yang ada.

Contoh, proses pembangunan gedung, pendirian menara telekomunikasi dan lainnya yang harus melewati proses perizinan. Meskipun ada beberapa yang melanggar aturan. Namun, Pemkot Metro seolah kebingungan. 

Masing-masing organisasi perangkat daerah saling menunggu intruksi. Padahal, sudah jelas tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Saran kritik dan masukan untuk perbaikan birokrasi di Pemkot Metro, birokrasi adalah aktor yang memberikan pelayanan serta menjalankan sistem pemerintahan. 

Birokrasi adalah kekuasaan yang dipegang oleh orang-orang yang berada di belakang meja. Legal dan di atur undang-undang.

Jika secara empiris terbukti melanggar aturan. Gunakan birokrasi yang ada untuk mengambil keputusan tegas. Tujuannya satu, untuk kepentingan masyarakat.

Semoga aktor-aktor birokrasi di Kota Metro mampu menjalankan amanah, sesuai dengan undang-undang yang legal. Aamiiin.. Tabik Pun..... (**)