MOMENTUM, Bandarlampung--Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta kepala daerah kader dari PDIP yang telah dilantik, untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di Magelang. 

Hal tersebut diumumkan pasca terjadinya penahanan Sekjen PDI P Hasto Kristiyanto oleh KPK.

Hal itu berdasarkan Instruksi Harian Ketua Umum nomor 7294/IN/DPP/II/2025 pada 20 Februari 2025 yang ditandatangani langsung oleh Megawati. 

Retreat di Magelang digelar pada 21-28 Februari 2025, hanya diikuti Kepala Daerah saja, sedangkan wakil hanya diminta hadir pada hari terakhir. 

Dalam surat yang dikeluarkan oleh Megawati tersebut terdapat dua poin yang ditegaskannya, yakni;

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. 

2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call. 

Diketahui, pada Pilkada serentak 2024, satu kader PDIP berstatus kepala daerah yang terlantik yakni Parosil Mabsus, Bupati Lampung Barat. 

Sekertaris DPD PDIP Lampung, Sutono mengatakan semua kader partai harus mematuhi perintah yang telah dikeluarkan oleh ketua umum Partai Banteng tersebut. 

"Semua sudah paham dan setiap kader partai sudah diberitahu instruksi itu termasuk Parosil, kami percaya kalo kader yang sudah tau mana yang harus diprioritaskan pasti dilakukan," kata Sutono saat dihubungi, Jumat (21-2-2025).

Sutono juga menyampaikan bagi kepala daerah yang sudah terlanjur berangkat jalan diminta untuk menunggu perintah selanjutnya dari Ketum DPP PDIP.

"Sesuai dengan perintah ibu ketua umum diminta berhenti atau menunggu perintah lanjutan dan mengaktifkan hpnya, mungkin saja nanti akan ada perintah susulan," jelasnya.

Dia menjelaskan, bagi kader yang tidak mengikuti arahan ketua umum, DPD PDIP Lampung akan langsung melaporkannya ke DPP.

"Kalau misalnya nanti kader partai tidak mengikuti perintah ibu ketua umum, tugas saya sebagai DPD sifatnya hanya melaporkan perkembangan instruksi itu," terangnya. (**)