MOMENTUM, Bandarlampung--Proses seleksi Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung mulai memasuki tahap akhir. Setelah melalui beberapa tahapan, seleksi Sekprov menyisakan presentasi dan wawancara yang dijadwalkan pada 5 Maret mendatang.

Dari sembilan kandidat yang ikut mendaftar, kini hanya menyisakan lima nama: Agus Riyanto, Marindo Kurniawan, Slamet Riadi, Pahada Hidayat dan Ganjar Jationo.

Dari kelima nama tersebut, Marindo yang saat ini menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung digadang-gadang sebagai kandidat kuat untuk menjadi Sekprov Lampung. Menggantikan Fahrizal Darminto yang pensiun pada November 2024.

Marindo mengawali karirnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Tulangbawang. Dia juga terbilang cukup berpengalaman bidang keuangan. Hal itu dikarenakan dia selalu ditugaskan di OPD-OPD terkait dengan keuangan.

Pengalamannya di bidang keuangan menjadi modal besar untuk menduduki jabatan Sekprov.

Terlebih di tengah krisis keuangan yang terjadi di Pemprov Lampung, kehadiran Marindo diyakini mampu mengatasi krisis tersebut.

Hal itu juga dipertegas Dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Lampung (Unila) Nanang Trenggono, Jumat (28-2-2025).

Nanang menilai, Marindo memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk mengemban tugas sebagai Sekprov Lampung.

Terlebih, Marindo sebagai Doktor Ilmu Ekonomi dan Keuangan memiliki cara kerja sistematis dan mampu mengoordinasikan berbagai sektor dalam pemerintahan.

“Pak Marindo adalah figur yang berorientasi pada kinerja nyata. Ini adalah keahlian yang sangat dibutuhkan di tengah tantangan fiskal saat ini,” kata Nanang.

Selain itu, Marindo juga memiliki rekam jejak dalam membangun koordinasi lintas sektor serta pengalaman profesionalnya. Sehingga hal itu menjadi nilai tambah dalam menghadapi kompleksitas birokrasi di Pemprov Lampung.

Sementara Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila Dr Saring Suhendro menambahkan, jika terpilih sebagai Sekprov, Marindo harus memiliki fokus yang jelas dalam menjalankan kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih efektif.

"Yang kita butuhkan bukan hanya Sekda yang menjalankan tugas administratif, tapi pemimpin yang memiliki visi dan keberanian untuk melakukan reformasi fiskal," jelasnya.

"Strategi pengelolaan keuangan yang lebih disiplin, transparansi anggaran, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus menjadi prioritas utama,” tambahnya. (**)