MOMENTUM, Bandarlampung--Langkah berani Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dengan menghapus kewajiban uang komite dan daftar ulang di SMA/SMK Negeri mendapat apresiasi.

Bahkan, tidak hanya meringankan beban orang tua. Kebijakan tersebut juga ikut mendorong turunnya angka inflasi daerah, hingga menyebabkan Lampung mencatat deflasi yang cukup dalam dari sektor pendidikan.

Berdasarkan data BPS, indeks harga pendidikan di Lampung anjlok dari 108,59 pada Agustus 2024 menjadi 92,19 pada Agustus 2025. Penurunan tajam itu terutama dipicu oleh biaya pendidikan menengah (SMA/SMK) yang turun hingga 51,23 persen.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung (Unila), Vincensius Soma Ferrer mengatakan, strategi Pemprov Lampung telah berhasil mencapai tujuan jangka pendeknya.

Terbukti, dari data BPS, ia melihat bahwa keluarga dengan penghasilan menengah ke bawah kini sedikit terbebaskan dari beban biaya sekolah yang selama ini cenderung mahal.

"Dari konteks itu, kita bisa melihatnya sebagai inovasi dalam sudut pandang sosial ekonomi yang bisa menjadi percontohan untuk daerah lain," kata Soma, Kamis (1-9-2025).

Dia meyakini, strategi tersebut berpotensi menjadi model reformasi biaya pendidikan yang lebih inklusif.

Meski demikian, dia mewaspadai keberhasilan jangka panjang. Keberhasilan jangka pendek tidak bisa dilepaskan begitu saja dari beberapa isu, seperti potensi penggunaan dana pusat yang dapat menimbulkan pembengkakan pembiayaan sektor pendidikan di daerah.

Selain itu, ada juga kekhawatiran terkait kekurangan biaya operasional sekolah yang selama ini sering ditutupi oleh dana komite.

"Tantangan yang bisa hadir tentu adalah bagaimana sekolah-sekolah yang membebaskan biaya pendidikan dan komite itu menjaga dengan stabil kualitas pendidikannya," terangnya.

Untuk mengatasi hal itu, dia merekomendasikan untuk menghadirkan skema pemberdayaan komite sekolah dengan gaya baru.

Salah satunya adalah dengan mengubah peran komite dari sekadar pengumpul dana menjadi mitra pengawasan mutu dan inovasi pembelajaran.

Sementara, Amirul salah satu orangtua murid menyambut baik kebijakan tersebut. Terlebih di tengah beban biaya yang meningkat tiap awal tahun ajaran baru.

"Tiap awal tahun biaya yang harus dikeluarkan cukup besar. Seperti untuk kebutuhan seragam, alat tulis, hingga perlengkapan sekolah lainnya," kata Amirul.

Sehingga ia menilai penghapusan uang komite tersebut dapat memberikan keringanan bagi orang tua siswa.

"Dengan dihapusnya uang komite, setidaknya ada satu beban yang terangkat. Biasanya setiap bulan saya bayar uang komite 500 ribu," jelasnya.

Senada, Sunardi juga merasa sangat bersyukur dihapuskannya kebijakan penghapusan uang komite.

"Kami sebagai orangtua sangat bersyukur dengan dihapuskannya uang komite," ujarnya. (**)