MOMENTUM, Bandarlampung--Jumlah siswa yang menerima makan bergizi gratis (MBG) di Provinsi Lampung mencapai 800.677 orang.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Lampung Saipul mengatakan, penerima program tersebut mulai dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK sederajat.

"Ini baru mencakup siswa dari jenjang PAUD hingga SMA dan belum menyentuh sasaran lain seperti santri di pondok pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak balita," kata Saipul, Senin (8-9-2025).

Sedangkan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menurut dia, hingga 3 September 2025 tercatat telah mencapai 379 yang tersebar di 15 kabupaten/kota.

"Sudah ada 379 SPPG yang aktif. Tapi yang sudah melayani atau yang beroperasi baru 242 SPPG. Kalau yang aktif itu sudah disetujui tapi belum siap (melayani)," jelasnya.

Dia merinci, daerah yang telah memiliki SPPG adalah Bandar Lampung 58, Metro 23, Lampung Selatan 49, Lampung Tengah 39, Lampung Timur 63, Lampung Utara 13, Mesuji 18, Pesawaran 13.

"Kemudian di Pringsewu 23, Tanggamus 16, Tulang Bawang 16, Tulangbawang Barat 21, Way Kanan 23 dan untuk Lampung Barat dan Pesisir Barat masing-masing 2 unit," sebutnya.

Dia menyebutkan, total sasaran penerima MBF di Lampung ditargetkan mencapai 2.327.888 orang. Dari jumlah itu, 1.987.243 merupakan siswa sekolah dari berbagai jenjang.

"Sasaran kita untuk siswa itu dari dapodik ada 1.987.243. Tetapi secara total ada pondok pesantren, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita maka totalnya 2.327.888 orang," ungkapnya.

Sementara untuk SPPG yang dibutuhkan masih kekuranhan sekitar 776 unit. Estimasinya satu SPPG dapat melayani 2.500 hingga 3.000 orang.

Menurut Saipul, saat ini pemerintah masih dalam proses pembentukan SPPG tambahan yang lokasinya telah dilakukan survei.

"Beberapa waktu lalu ada 49 titik yang disurvei oleh Kemendagri dan Kementerian PUPR. Tapi sampai sekarang belum ada informasi apakah titik-titik tersebut disetujui atau belum," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pendirian SPPG bukanlah sebuah perlombaan, melainkan harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat.

Ia mencontohkan adanya kasus dugaan keracunan yang pernah terjadi di Lampung, yang menegaskan pentingnya kualitas dan keamanan pangan.

"Pembangunan dapur harus mengutamakan SOP. Jangan sampai kejadian luar biasa (KLB) di daerah lain terjadi juga di Lampung," sebutnya..

Ia menjelaskan jika program MBG ini memiliki dua model, yaitu dapur yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat dan dapur yang dikelola langsung oleh pemerintah.

"Kendalanya memang ini masyarakat butuh modal dan kalau jarak tempuh nya jauh juga kesulitan tapi nanti informasi nya ada dapur SPPG untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)," tutupnya.