MOMENTUM, Bandarlampung – Provinsi Lampung tercatat sebagai salah satu daerah dengan harga kebutuhan pokok relatif stabil pada minggu kedua September 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan Lampung bersama Papua Pegunungan sebagai dua provinsi yang Indeks Perkembangan Harganya (IPH) tidak berubah dibanding bulan sebelumnya.

Kondisi ini dinilai penting karena stabilitas harga erat kaitannya dengan daya beli masyarakat. Konsumsi rumah tangga, yang selama ini menyumbang lebih dari 50 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sangat bergantung pada terkendalinya harga kebutuhan sehari-hari.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan hasil pemantauan tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar secara daring, Selasa 16 September 2025. Menurutnya, kestabilan harga menjadi faktor strategis untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan bahwa meskipun IPH Lampung relatif stabil, perhatian tetap perlu diarahkan pada komoditas beras dan minyak goreng. “Walaupun tingkat kenaikan IPH-nya kecil, level harganya sudah tinggi. Yang dibayarkan oleh konsumen adalah level harga, dan itu yang paling dirasakan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mengingatkan agar daerah tidak terlena dengan capaian stabilitas harga. Ia menegaskan, operasi pasar bersama Bulog serta program pangan murah harus terus dilakukan secara konsisten, terutama di 93 daerah yang dalam 2–3 minggu terakhir belum mengalami penurunan harga beras.

Bagi Lampung, yang merupakan lumbung pangan nasional, kestabilan harga juga berpengaruh pada distribusi pasokan antarwilayah. Dengan produksi gabah dan jagung yang tinggi, Lampung kerap menjadi penyuplai bagi provinsi lain. Stabilnya harga di tingkat konsumen memberi sinyal positif bagi kelancaran rantai pasok, meski tantangan tetap ada pada fluktuasi harga komoditas tertentu.

Dengan demikian, IPH yang stabil bukan hanya sekadar angka statistik, tetapi juga cerminan dari keseimbangan antara daya beli masyarakat, kinerja distribusi, dan upaya pengendalian inflasi daerah. (**)