MOMENTUM, Bogor--Pemerintah Kabupaten Waykanan menegaskan kesiapan menindaklanjuti hasil Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai bagian dari komitmen mendukung kebijakan nasional, khususnya dalam pengelolaan lingkungan, penanganan sampah dan pembangunan berkelanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Waykanan Ayu Asalasiyah usai mengikuti Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Senin (2-2-2026).

Rakornas tersebut juga dihadiri jajaran Forkopimda Waykanan: Ketua DPRD, Dandim, Kapolres dan Kajari.

Bupati Waykanan Ayu Asalasiyah mengatakan, komitmen tersebut akan diwujudkan melalui penguatan kebijakan daerah yang adaptif dan implementatif, disertai pelaksanaan program nyata yang berorientasi pada solusi. 

"Pemerintah Kabupaten Waykanan mendorong langkah-langkah konkret yang tidak hanya memperbaiki tata kelola lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat," kata bupati dalam rilis Humas Pemkab Waykanan.

Bupati juga menyebut, rakornas tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan  sejalan dengan arah kebijakan nasional.

"Pemkab Pringsewu siap menindaklanjuti hasil rakornas melalui: penguatan perencanaan pembangunan daerah, penganggaran yang tepat sasaran, serta optimalisasi potensi daerah agar program prioritas nasional dapat berjalan efektif dan berkelanjutan," terangnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan dalam rakornas tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam penanganan persoalan sampah secara serius, terpadu, dan berkelanjutan. 

Presiden menyampaikan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) sebagai gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan sehat.

Presiden juga menyoroti kondisi tempat pembuangan akhir (TPA) di berbagai daerah yang diproyeksikan mengalami kelebihan kapasitas paling lambat pada tahun 2028. Pengelolaan sampah dinilai menjadi isu mendesak karena berdampak langsung terhadap kesehatan, kualitas lingkungan, dan daya saing daerah, termasuk sektor pariwisata.

Selain itu, Presiden memperkenalkan gagasan program “gentengisasi” sebagai bagian dari upaya penataan lingkungan permukiman agar lebih nyaman, tidak panas, serta memiliki nilai estetika yang lebih baik. Pemerintah menargetkan dalam dua hingga tiga tahun ke depan, wajah Indonesia dapat terbebas dari kesan kumuh dan tidak tertata. (**)