Harianmomentum.com - Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri menyebutkan wakil kepala daerah bukan ban serep karena memiliki hak, tugas dan fungsi yang dijamin undang-undang.

Menurut Bachtiar, wakil gubernur, wakil wali kota dan wakil bupati, seharusnya dihargai karena dijamin oleh undang-undang. Tidak ada bedanya dengan gubernur, wali kota maupun bupati.

"Saya kritisi tadi sambutan wakil wali kota. Karena tadi harusnya langsung wakil wali kota bukan wali kota. Karena haknya sama," kata Bachtiar kunjungan kerja (Kunker) di Kota Metro, Selasa (30/1). 

Dijelaskanya, sesuai UU, tugas wagub ada delapan, sementara tugas wabup maupun walkot ada tujuh. Salah satunya, menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, opini WTP, mengkoordinasikan dengan institusi vertikal baik itu polres, kejaksaan. Kemudian memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. 

"Itu tugas wakil. Kalau Wagub itu memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerin sedangkan walkot/wabup memantau dan mengevaluasi pemerintahan di tingkat camat dan lurah. Saya tidak mau nanti ketika wakil turun ke camat tapi camatnya tidak nganggep. wabup/walkot itu bukan ban serep," tegasnya. 

Dalam kunker tersebut, lanjut dia, Bachtiar juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral. Sebab, dalam PP sudah jelas diatur ASN tidak boleh memihak pada salah satu calon. 

"Kalau menang pilkada harus menggunakan cara yang santun. Jangan gunakan ASN. Kalau mau menang pilkada itu taat terhadap aturan. Netralitas ASN itu harus. Soal pilihan itu masing-masing, tetapi jangan sampai berorasi di depan publik. Jadi saya ke sini bukan itu kampanye, tetapi untuk mengingatkan ASN untuk netral," paparnya. 

Kunker tersebut, juga untuk membangun sinergi yang baik antara Pemprov Lampung dan Pemkot Metro. Jika sinergi terjalin dengan baik maka pembangunan di Lampung akan lebih baik. 

"Rencana pembangunan harus singkron sejak perencanaan. Jadi pembangunan di Lampung itu betul-betul kelihatan seperti apa," imbuhnya. 

Dalam kunker ini, Wagub juga melakukan operasi pasar di Pasar Kopindo. Operasi pasar ini, merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras dan mengatasi kelangkaan beras.  (pie)