Oleh Ichsanuddin Noorsy dan M. Arief Pranoto

Prolog: Pagar yang Mulai Runtuh

MOMENTUM -- Sejak masa jabatan pertama Donald Trump, para jenderal militer kerap dipersepsikan sebagai “orang dewasa di ruangan”. Istilah ini merujuk pada figur berpengalaman, tenang, rasional, dan mampu menjadi penyeimbang dalam situasi genting.

Dalam sistem demokrasi Amerika Serikat, posisi mereka bukan sekadar pelaksana kebijakan, tetapi juga bagian dari mekanisme pengaman (guardrails) terhadap kekuasaan sipil. Mereka berfungsi menahan impuls politik agar tetap berada dalam koridor rasionalitas dan hukum.

Namun, memasuki periode kedua pemerintahan Trump sejak Januari 2025, pagar pengaman tersebut mulai melemah.

Bersama Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Trump gencar mengkritik apa yang mereka sebut sebagai “militer woke”—yakni kebijakan yang dianggap terlalu menekankan isu keberagaman, ras, dan gender. Dalam bukunya American Crusader, Hegseth menilai fokus militer telah bergeser dari kesiapan tempur ke agenda sosial-politik.

Pola Pergantian yang Tidak Lazim

Sejumlah laporan dari Military Times dan Politico hingga Mei 2026 mencatat sekitar dua lusin perwira tinggi (bintang tiga dan empat) dicopot atau dipensiunkan lebih awal.

Jika dibandingkan dengan era Barack Obama maupun Joe Biden, jumlah dan kecepatan pergantian ini tergolong tidak lazim.

Persoalannya bukan hanya pada angka, tetapi juga pola. Sejumlah pejabat yang digeser berasal dari kelompok minoritas atau perempuan, termasuk Lisa Franchetti dan Charles Q. Brown Jr..

Rekam jejak mereka relatif bersih, tanpa skandal berarti. Beberapa laporan mengaitkan pencopotan tersebut dengan perbedaan pandangan terhadap kebijakan internal Pentagon.

Kasus lain menyebut Randy George diberhentikan setelah menolak perintah mencoret empat perwira dari daftar promosi. Ia menegaskan promosi harus berbasis prestasi, bukan identitas.

Fenomena ini memunculkan kekhawatiran pergeseran dari sistem meritokrasi menuju “loyalokrasi”—di mana kedekatan politik menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan.

Dampak Strategis: Melemahnya Mekanisme Penahan

Dalam sistem Amerika Serikat, militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga bagian dari mekanisme checks and balances. Para petinggi militer berperan sebagai pemberi nasihat strategis, pengingat batas hukum, termasuk terkait War Powers Resolution.

Jika ruang perbedaan pendapat menyempit, kualitas pengambilan keputusan strategis berisiko menurun.

Contoh konkret dapat dilihat pada dinamika ketegangan di Selat Hormuz—jalur vital energi global. Setiap eskalasi di kawasan ini berpotensi memicu dampak berantai, mulai dari gangguan pasokan minyak hingga konflik regional yang lebih luas.

Dalam situasi seperti itu, independensi dan kualitas nasihat militer menjadi sangat krusial. Ketika dissent dibatasi, keputusan strategis berisiko menjadi kurang teruji.

Loyalitas di Atas Kompetensi

Di bawah kepemimpinan Hegseth, arah kebijakan militer disebut bergeser pada penekanan “kultur tempur” dan pengurangan program keberagaman.

Sejumlah figur yang dianggap tidak sejalan digantikan oleh mereka yang dinilai lebih loyal secara politik. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah sistem promosi masih berbasis kompetensi, atau telah bergeser pada keselarasan politik?

Dalam konteks ini, pertanyaan kunci bukan lagi “apakah mereka mampu”, melainkan “apakah mereka berani berbeda pendapat”.

Risiko Sistemik: Hilangnya Netralitas Militer

Sejarawan dan analis pertahanan, seperti Eliot Cohen, mengingatkan bahaya depolitisasi yang gagal—yakni ketika militer justru menjadi partisan.

Sejarah memberikan pelajaran penting. Pada 1938, Adolf Hitler melakukan pembersihan terhadap perwira yang dianggap tidak loyal. Di Uni Soviet, Joseph Stalin melakukan Great Purge (1937–1938) yang melemahkan struktur militer sebelum Perang Dunia II.

Meski konteksnya berbeda, pola umum yang terlihat serupa: loyalitas ditempatkan di atas kompetensi.

Ketika itu terjadi, kinerja institusi hampir pasti menurun.

Penutup: Risiko Konsentrasi Kekuasaan

Isu ini melampaui perdebatan “woke vs anti-woke”. Yang dipertaruhkan adalah mekanisme pengendalian kekuasaan militer dalam sistem demokrasi.

Dalam demokrasi yang sehat, kekuatan presiden harus diimbangi oleh institusi yang independen. Ketika keseimbangan itu terganggu, risiko tidak hanya pada kebijakan luar negeri, tetapi juga pada stabilitas sistem secara keseluruhan.

Metaforanya sederhana: bukan hanya siapa yang menerbangkan pesawat, tetapi apakah masih ada kopilot yang berani berkata, “Ini terlalu berbahaya.”

Jika tidak, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar arah kebijakan, melainkan keselamatan sistem itu sendiri. (**)