MOMENTUM, Muaraenim--Bupati Muaraenim Edison terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, 8 Juni 2026.

Selain Edison, tim antirasuah juga mengamankan sembilan orang lain dalam operasi yang dilakukan di Sumatera Selatan dan Jakarta.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya OTT tersebut. Namun, KPK belum mengungkap secara rinci perkara yang sedang ditangani.

"KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan," demikian informasi yang disampaikan KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, total 10 orang diamankan dalam operasi tersebut. Mereka terdiri atas lima orang dari unsur Pemerintah Kabupaten Muaraenim, termasuk Bupati Edison, serta lima orang dari pihak swasta.

Menurut Budi, pihak-pihak yang diamankan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. Lembaga antirasuah itu juga belum merinci identitas seluruh pihak yang terjaring dalam operasi tersebut.

Berdasarkan informasi yang beredar, OTT diduga berkaitan dengan penerimaan suap oleh penyelenggara negara dari pihak swasta. Namun, hingga berita ini ditulis, KPK belum mengumumkan konstruksi perkara, nilai uang yang diamankan, maupun proyek yang diduga menjadi objek suap.

Kasus ini menambah daftar kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. Muaraenim sendiri pernah menjadi perhatian publik setelah KPK melakukan OTT terhadap Bupati Muaraenim saat itu, Ahmad Yani, pada September 2019.

Dalam kasus tersebut, Ahmad Yani ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah pihak lainnya terkait dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muaraenim. KPK saat itu mengamankan uang sekitar 35 ribu dolar AS yang diduga berkaitan dengan proyek tersebut.

KPK dijadwalkan menyampaikan perkembangan hasil OTT Muaraenim setelah pemeriksaan 1x24 jam selesai, termasuk penetapan status hukum pihak-pihak yang diamankan. (**)