MOMENTUM, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel melalui digitalisasi sistem pengadaan. 

Langkah tersebut dilakukan dengan menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah guna memperluas keterlibatan pelaku usaha lokal dalam ekosistem pengadaan digital.

Melalui kebijakan tersebut, Pemprov Lampung berharap belanja daerah tidak hanya menjadi instrumen administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja.

Pada APBD 2026, nilai pengadaan barang dan jasa yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) mencapai Rp3,4 triliun atau sekitar 42 persen dari total belanja daerah sebesar Rp8,1 triliun.

Karena itu, pemerintah daerah berupaya memastikan potensi anggaran tersebut dapat diakses secara optimal oleh pelaku usaha lokal melalui pemanfaatan e-katalog dan sistem pengadaan digital yang lebih terbuka.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha Batch 2 Tahun Anggaran 2026 di Hotel Santika Premiere, Bandarlampung, Kamis (18/6/2026).

Menurut Marindo, pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini tidak lagi sekadar memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, melainkan menjadi instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan daya saing produk lokal.

"Tahun 2026 ini, total belanja daerah pada APBD Provinsi Lampung mencapai Rp8,1 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi untuk pengadaan barang dan jasa melalui Rencana Umum Pengadaan mencapai Rp3,4 triliun atau sekitar 42 persen," katanya.

Ia menegaskan, besarnya nilai pengadaan tersebut harus mampu memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha di Lampung agar pembangunan daerah berjalan seiring dengan penguatan ekonomi masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, Pemprov Lampung terus mempercepat digitalisasi pengadaan barang dan jasa. Salah satu langkah yang dilakukan adalah konsolidasi harga standar komoditas dalam e-katalog lokal untuk mencegah ketimpangan harga sekaligus menutup peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Melalui penguatan digitalisasi, kami ingin pelaku usaha lokal di Lampung mampu naik kelas, tampil lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing di pasar pengadaan, baik pada tingkat daerah, nasional melalui APBN yang slot UMKM-nya mencapai Rp300 triliun, bahkan hingga internasional," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP, Dwi Rahayu Eka Setyowati, mengatakan kegiatan tersebut diikuti 100 pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi di Lampung.

Menurutnya, program tersebut dirancang sebagai wadah untuk mempertemukan pelaku usaha dengan pemangku kebijakan sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai sistem pengadaan pemerintah yang semakin terdigitalisasi.

LKPP, lanjut Dwi, berkomitmen mendampingi pelaku usaha daerah dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pemahaman regulasi, pemenuhan persyaratan administrasi, hingga proses onboarding ke dalam ekosistem digital pengadaan pemerintah, termasuk pemanfaatan Katalog Elektronik atau E-Katalog Versi 6.

"Pasar pengadaan pemerintah adalah ruang yang inklusif, transparan, dan dapat diakses oleh siapa pun. Kami tidak ingin pelaku usaha lokal di Lampung hanya menjadi penonton, melainkan harus menjadi pelaku utama dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa pemerintah," katanya.

Kegiatan peningkatan kapasitas tersebut dijadwalkan berlangsung dengan rangkaian pemaparan teknis dan diskusi interaktif yang menghadirkan narasumber dari LKPP RI serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung. (**)