SEKOLAH negeri memang tidak pernah kenyang!

Dua anak yang semula tidak diterima di SMP negeri di Kecamatan Brajaselebah, Lampung Timur, karena nilainya dianggap tak cukup, kemudian ditawari sekolah swasta.

Guru swasta bergerak cepat. Bukan karena ingin kaya. Dua murid berarti dua kursi yang bisa menghidupkan kelas, membantu membayar guru, dan membuat sekolah tetap bernapas.

Namun, belum sempat masuk sekolah swasta, kedua anak itu kembali dihubungi sekolah negeri. Akhirnya diterima.

Selesai urusan?

Bagi sekolah negeri, mungkin iya. Bagi sekolah swasta, tidak.

Ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah yang diberikan kepada sekolah negeri maupun swasta. Besarannya mengikuti jumlah siswa. Di kisaran Rp1,1 juta per siswa per tahun, setiap tambahan murid berarti tambahan dana operasional.

Maka, semakin banyak siswa, semakin besar pula dana yang diterima.

Di sinilah ironi itu muncul.

Sekolah negeri dan swasta sama-sama menerima BOS. Tetapi modal awalnya jelas tak sama.

Sekolah negeri sudah memiliki gedung milik pemerintah. Guru ASN menerima gaji negara, dan bagi yang memenuhi syarat juga menerima tunjangan profesi guru (sertifikasi) yang nilainya setara satu kali gaji pokok setiap bulan. 

Artinya, ada guru ASN yang menerima penghasilan tetap sekaligus tunjangan profesi yang nilainya bisa mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah per tahun, tergantung gaji pokoknya.

Sekolah swasta?

Banyak yang harus membiayai operasional sendiri. Gurunya bertahan dengan honor Rp300 ribu-Rp500 ribu sebulan.

Kalau sama-sama diberi BOS, apakah pertandingannya otomatis menjadi adil?

Tentu tidak.

Ini seperti pertandingan sepak bola ketika kedua tim sama-sama diberi uang untuk membeli bola, tetapi satu tim sudah memiliki stadion, pemain bergaji negara, dan perlengkapan lengkap. Tim lainnya harus menyewa lapangan dan membayar pemain dari uang tiket.

Kalau negara terus membiarkan sekolah negeri memperbesar daya tampung tanpa memikirkan keberlangsungan sekolah swasta, jangan heran jika suatu hari yang tersisa hanya sekolah negeri.

Kalau memang itu tujuannya, katakan saja terus terang.

Tutup sekolah swasta. Jadikan semuanya negeri.

Jangan setengah hati.

Sebab pendidikan bukan sekadar soal berapa banyak siswa yang bisa ditampung. Ada sekolah yang sedang berjuang bertahan, ada guru yang hidup dari honor ratusan ribu rupiah, dan ada kebijakan yang seharusnya tidak membuat mereka kalah sebelum pertandingan dimulai.

Tabik!

Muhammad Furqon - Pemimpin Redaksi Harian Momentum - harianmomentum.com