MOMENTUM, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung mulai menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2027 sebagai upaya memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat membuka Rapat Koordinasi Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Ruang Abung, Balai Keratun, Selasa (21/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Jihan mengawali sambutannya dengan menyampaikan apresiasi atas capaian Provinsi Lampung pada ajang Anugerah Adinata Syariah 2026. Lampung meraih tiga penghargaan, yakni peringkat kelima kategori Pertumbuhan Pelaku Usaha Bersertifikasi Halal, penghargaan kategori Nilai Ekspor Halal, serta kategori khusus The New Emerging Sharia Economic Region.

"Penghargaan ini menjadi kebanggaan sekaligus modal awal untuk mencapai target-target pengembangan ekonomi syariah yang lebih besar ke depan," kata Jihan.

Menurutnya, ekonomi syariah kini bukan hanya menjadi agenda negara-negara mayoritas muslim, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem ekonomi global yang mengedepankan keadilan, keberlanjutan, etika bisnis, dan inklusivitas.

Ia menilai sektor tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Jihan menyebut Lampung memiliki sedikitnya lima potensi utama untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah di Sumatera, yakni sebagai lumbung pangan nasional yang menopang rantai nilai halal, pertumbuhan UMKM, jaringan pesantren yang luas, potensi ekspor komoditas unggulan seperti kopi, lada, kakao, pisang, dan udang, serta penguatan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) produktif.

Meski demikian, ia mengingatkan pengembangan ekonomi syariah tidak cukup hanya dengan menambah jumlah lembaga keuangan syariah.

"Yang lebih penting adalah seluruh rantai nilai saling terhubung. Sertifikasi halal harus meningkat, pembiayaan syariah semakin mudah diakses, literasi masyarakat semakin baik, digitalisasi dimanfaatkan secara optimal, dan industri halal semakin kompetitif," ujarnya.

Untuk itu, Jihan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja secara terintegrasi dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah, termasuk memperkuat sektor pariwisata halal sebagai salah satu potensi unggulan daerah.

Ia berharap Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2027 yang sedang disusun menjadi dokumen yang implementatif, memiliki target terukur, indikator yang jelas, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Kita ingin Lampung tidak hanya memiliki potensi ekonomi syariah, tetapi juga menjadi daerah yang menghadirkan praktik terbaik pembangunan ekonomi syariah yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif KDEKS Provinsi Lampung Ardiansyah mengatakan pengembangan ekonomi syariah membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, KDEKS berperan mengintegrasikan berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang dijalankan oleh masing-masing instansi agar berjalan selaras.

Ardiansyah juga menilai pangsa pasar ekonomi syariah di Lampung masih sangat terbuka.

"Market share ekonomi syariah memang belum besar, tetapi justru menjadi peluang bagi kita untuk terus meningkatkan pertumbuhan dan memperluas pangsa pasar ekonomi dan keuangan syariah di Lampung," katanya.(*)