MOMENTUM, Bandar Lampung--Pemerintah Provinsi Lampung bergerak cepat mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui program unggulan 500 Desa Maju yang terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih. Langkah strategis ini dipaparkan dalam Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026).

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyoroti ketimpangan perputaran uang yang selama ini dialami wilayahnya.

Menurutnya, sekitar 70 persen uang beredar justru mengalir ke kota, padahal 70 persen penduduk Lampung menetap di desa. Kondisi ini dinilai ironis mengingat Lampung merupakan lumbung komoditas nasional—menghasilkan 70 persen produksi singkong nasional, serta menempati peringkat ke-3 nasional untuk jagung dan ke-5 untuk padi.

Melalui program 500 Desa Maju, Pemprov Lampung memfokuskan strategi pada hilirisasi produk berbasis desa. Jagung dialokasikan menjadi pakan ternak, padi diolah melalui rice milling, dan singkong diproses menjadi produk bernilai tambah tinggi. Seluruh rantai pengolahan ini ditargetkan rampung pada 2027 dan terintegrasi penuh dalam ekosistem Koperasi Merah Putih.

Gubernur juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa para pemimpin di setiap tingkatan—mulai dari Presiden hingga Kepala Desa—wajib menguasai statecraft, yakni seni mengelola potensi dan kekayaan wilayah agar kemakmuran dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, H. Yandri Susanto, meredam kekhawatiran para pengelola BUMDes mengenai potensi tumpang tindih peran dengan Koperasi Merah Putih. Yandri menegaskan bahwa kedua lembaga tersebut memiliki porsi masing-masing dan saling melengkapi.

"BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang dikelola secara profesional untuk kepentingan desa secara keseluruhan, di mana hasilnya masuk ke kas desa. Sementara Koperasi Desa Merah Putih dimiliki oleh warga. Keuntungannya dibagikan kepada anggota, dan 20 persen di antaranya disalurkan sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes)," jelas Mendes Yandri.

Yandri memaparkan, BUMDes berfokus pada pengembangan unit produksi desa tematik—seperti desa petelur, lele, hingga desa wisata. Koperasi Merah Putih hadir memperkuat dari sisi pemasaran dan penyaluran hasil produksi. Dengan konsep satu lini produksi dan satu saluran pemasaran, kedua lembaga berjalan beriringan tanpa saling bersaing.

Guna mengakselerasi pembangunan kawasan perdesaan, Kementerian Desa turut meluncurkan sejumlah program pendukung, antara lain Program Sehati dengan alokasi bantuan hingga Rp2,5 miliar per desa/kelurahan, serta ajang Duta Desa Gen Z.

"Indonesia tidak akan benderang hanya dengan satu obor besar di Monas, melainkan akan makmur melalui ribuan lilin kecil yang menyala di setiap desa. Sinergi BUMDes dan Koperasi Merah Putih adalah kunci agar ekonomi desa bangkit dan masyarakat sejahtera di tanahnya sendiri," pungkas Yandri.(**)