MOMENTUM, Bandarlampung— Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung belum menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) meski aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berlangsung. Aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, penyesuaian pola kerja dapat dilakukan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan serta jenis pekerjaan yang memungkinkan dikerjakan dari rumah.

“Untuk ASN, kami pastikan pelaksanaan pemerintahan Provinsi Lampung tetap berjalan. Hari ini kami tetap melaksanakan tugas sesuai jadwal, dengan penyesuaian di masing-masing OPD apabila memang pekerjaan bisa dilakukan dari rumah,” jelas Marindo.

Pernyataan tersebut disampaikan Marindo dalam konferensi pers perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Lampung, Senin (7/9/2026).

Marindo mengatakan, Pemprov Lampung belum mengambil keputusan untuk menerapkan WFH secara resmi karena masih memantau perkembangan aktivitas vulkanik serta dampaknya terhadap kondisi lingkungan dan kualitas udara.

“Belum secara resmi kami deklarasikan work from home. Kami masih menunggu status dan rekomendasi dari BMKG, BPBD, dan PVMBG,” ungkapnya.

Menurut dia, pola kerja ASN akan dievaluasi apabila kondisi memburuk, terutama jika aktivitas Gunung Anak Krakatau berdampak signifikan terhadap kualitas udara di wilayah Lampung.

Namun, Marindo menegaskan perubahan mekanisme kerja tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau kebijakan work from home dilakukan, pelayanan publik kepada masyarakat tidak akan terganggu. Semua tetap berjalan, hanya mekanismenya yang diatur oleh masing-masing OPD,” tegasnya.

Di tengah aktivitas Gunung Anak Krakatau, Pemprov Lampung juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi paparan abu vulkanik.

Kepala OPD diminta memastikan keselamatan ASN, termasuk penggunaan masker saat beraktivitas di luar ruangan serta memperbarui informasi mengenai perkembangan aktivitas vulkanik.

“Kami menginstruksikan kepada semua kepala OPD agar memastikan seluruh ASN menggunakan masker ketika beraktivitas dan selalu memperbarui informasi mengenai perkembangan terkini,” ujarnya.

Selain memastikan pemerintahan tetap berjalan, Pemprov Lampung memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, OPD, pemerintah pusat, dan instansi terkait untuk menyesuaikan langkah penanganan dengan perkembangan situasi.

Marindo juga menegaskan Pusdalops BPBD Lampung menjadi pusat penyampaian informasi resmi terkait perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau. Hal itu dilakukan untuk mencegah masyarakat terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.

“Semua informasi akan keluar dari Pusdalops ini. Kami ingin memastikan seluruh perkembangan erupsi Gunung Krakatau dapat dimonitor. Informasi yang valid adalah informasi yang keluar dari pusat operasi ini,” katanya.

Ia mengajak ASN dan masyarakat tetap tenang serta mengikuti informasi yang disampaikan melalui sumber resmi pemerintah.

“Kami mengikuti apa yang disampaikan Ibu Wakil Gubernur tadi, untuk tetap tenang. Informasi yang simpang siur jangan sampai menjadi pegangan. Kita hanya boleh menerima informasi dari Pusdalops di ruangan ini,” pungkasnya.(*)