MOMENTUM, Kotabumi-- Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis mengingatkan wartawan agar mengedepankan prinsip keberimbangan dalam pemberitaan, terutama terkait dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan pemerintah daerah.

Pesan itu disampaikan Hamartoni saat menerima kunjungan Dewan Pimpinan Cabang Komite Wartawan Reformasi Indonesia (DPC KWRI) Kabupaten Lampung Utara di ruang tamu bupati, Rabu (9/9/2026).

Menurut Hamartoni, pers merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial. Karena itu, kritik melalui pemberitaan tetap diperlukan. Namun, ia menekankan pentingnya verifikasi dan konfirmasi kepada pihak yang diberitakan.

Hamartoni kemudian menyinggung pemberitaan yang belakangan ramai mengenai pengadaan lahan untuk program Sekolah Rakyat di Lampung Utara yang disebut memiliki dugaan indikasi korupsi.

Menurut dia, pemberitaan mengenai dugaan tersebut semestinya didahului dengan konfirmasi kepada pemerintah daerah atau pihak yang terkait langsung dengan persoalan tersebut.

"Sehingga beritanya berimbang. Seharusnya konfirmasi atau diklarifikasi dulu dengan pihak pemerintah biar mendapatkan informasi yang benar," kata Hamartoni dalam rilis Kominfo yang diunggah melalui akun Facebook resmi Kominfo.

Hamartoni menyayangkan apabila klarifikasi dalam pemberitaan justru dilakukan kepada lembaga lain tanpa terlebih dahulu meminta penjelasan dari pemerintah daerah yang menjadi pihak dalam pemberitaan.

"Ini malah klarifikasinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi," ujarnya.

Ia mengatakan, prinsip keberimbangan penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak hanya mendengar satu sisi persoalan. Pemerintah, kata dia, juga perlu diberikan ruang untuk menjelaskan fakta dan konteks sebuah isu sebelum berita dipublikasikan.

Dalam pertemuan tersebut, Hamartoni juga mengapresiasi keberadaan KWRI sebagai organisasi profesi yang memiliki perhatian terhadap pembangunan Kabupaten Lampung Utara.(*)