MOMENTUM, Bandarlampung--Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandarlampung yang juga anggota DPR RI, H. Rycko Menoza memimpin rapat konsolidasi bersama jajaran Fraksi Golkar DPRD Kota Bandarlampung di ruang rapat partai, Kamis (29/10/2026).

Pertemuan ini bukan sekadar pembahasan rutin, melainkan penegasan arah yang tegas: sisa waktu pelaksanaan APBD 2026 harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2027 wajib disusun dengan prioritas yang menyentuh langsung kehidupan warga.

Rycko menegaskan sisa tahun anggaran yang tersisa tidak boleh berlalu tanpa meninggalkan dampak yang nyata.

Setiap program yang masih berjalan maupun yang belum terealisasi harus dipastikan menyentuh kebutuhan warga secara langsung, bukan sekadar tertulis rapi di laporan administrasi.

Koordinasi antara pengurus partai dan fraksi di dewan menjadi kunci agar aspirasi yang datang dari setiap daerah pemilihan dapat diperjuangkan secara konsisten, sekaligus menjadi mitra yang kritis bagi dinas-dinas terkait dalam memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran di lapangan.

Terkait pembahasan RAPBD 2027, Rycko meminta seluruh anggota Fraksi Golkar untuk tidak sekadar menyetujui angka-angka di atas kertas.

Fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang diemban setiap wakil rakyat harus dijalankan secara kritis dan konstruktif, sehingga prioritas pembangunan tidak sekadar mengikuti keinginan birokrasi, melainkan menjawab kebutuhan yang dirasakan langsung oleh masyarakat — mulai dari akses pelayanan dasar, pemerataan infrastruktur, hingga perlindungan bagi kelompok yang paling membutuhkan.

"Pembahasan ini untuk mencermati arah kebijakan anggaran, prioritas pembangunan, serta alokasi program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat Kota Bandarlampung," ujarnya menegaskan makna pertemuan tersebut.

Rapat ini dihadiri langsung oleh Ketua Fraksi Golkar Rama Apriditya, SH, MH, Sekretaris DPD Golkar Bandarlampung H. Mashudi, serta Ketua Harian Benny HN Mansyur.

Kehadiran pimpinan di kedua lini — pengurus partai dan fraksi di legislatif — menegaskan adanya kesatuan arah yang utuh, di mana tidak ada pemisahan antara visi partai dan langkah para wakil rakyat yang duduk di dewan.

Dengan kesatuan langkah ini, diharapkan setiap masukan yang datang dari masyarakat dapat ditampung, diperjuangkan, dan dikawal hingga benar-benar teralokasi dalam anggaran daerah.

Pada akhirnya, Rycko mengingatkan bahwa anggaran daerah bukan sekadar urusan teknis keuangan, melainkan cermin keadilan sosial.

Setiap rupiah yang dikelola pemerintah berasal dari rakyat, dan harus kembali kepada rakyat tanpa hambatan, tanpa kebocoran, dan tanpa penundaan.

"Kami hadir di sini bukan untuk menjaga kepentingan sesaat, melainkan memastikan setiap kebijakan berpihak kepada mereka yang paling membutuhkan. RAPBD 2027 bukan milik pemerintah semata — itu milik seluruh warga Bandarlampung," ujar dia.

Kini giliran pembahasan di DPRD untuk membuktikan: apakah angka-angka itu akan berubah menjadi kesejahteraan yang nyata, atau sekadar menjadi catatan yang dilupakan sebelum tahun berakhir.(**)