MOMENTUM, Bandarlampung-- Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pembentukan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri Daerah (FKLPID) sebagai penghubung antara tenaga kerja, lembaga pelatihan, dan kebutuhan dunia industri.

Forum tersebut juga diarahkan untuk memperluas akses tenaga kerja Lampung ke pasar kerja global.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, perubahan teknologi membuat industri semakin mengandalkan otomatisasi. Kondisi itu berdampak pada semakin terbatasnya jumlah tenaga kerja yang dapat diserap industri, meski nilai investasi terus meningkat.

"Kalau mau survive, LPK kita arahnya ke globalisasi. Fokus kita ke depan bukan hanya menyiapkan tenaga kerja untuk Lampung, untuk Indonesia, tapi untuk ke luar se-dunia," kata Mirza dalam rapat Penguatan Sinergitas Pelatihan dan Industri Daerah melalui pembentukan FKLPID di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (11/9/2026).

Menurut Mirza, persoalan ketenagakerjaan tidak cukup diatasi dengan sekadar memperbanyak lapangan kerja. Kompetensi tenaga kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan industri yang terus berubah.

Ia mencontohkan investasi industri senilai sekitar Rp15 triliun pada tahun sebelumnya secara kasar hanya menghasilkan sekitar 3.000 lapangan pekerjaan.

Di industri tapioka, kata dia, perusahaan yang menggunakan teknologi modern bahkan dapat bersaing dengan jumlah pekerja sekitar 25 orang.

"Artinya kita surplus terus. Kita fokus industri di sini, ya habis kalian. Jadi kita lagi pivot, diversifikasi bisa dibilang atau pivot juga bisa dibilang," ujarnya.

Mirza menyebut sekitar 130.000 lulusan SMA dan SMK memasuki pasar pendidikan dan kerja setiap tahun. Sekitar 30.000 di antaranya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Sementara itu, lapangan pekerjaan yang sesuai dengan jenjang S1 di Lampung diperkirakan hanya sekitar 2.000 posisi per tahun. Untuk lulusan SMA dan SMK, peluang kerja diperkirakan sekitar 15.000 orang per tahun.

Kesenjangan tersebut, menurut Mirza, membuat Lampung perlu mengubah strategi pengelolaan bonus demografi. Salah satunya dengan membuka akses lebih luas ke pasar kerja luar negeri.

Jepang dan Malaysia menjadi sejumlah negara yang dibidik. Untuk Jepang, Pemprov Lampung menargetkan pengiriman tenaga kerja hingga sekitar 5.000 orang pada tahun mendatang.

Namun, rencana itu menghadapi sejumlah kendala, terutama kemampuan bahasa dan biaya pelatihan. Karena itu, Pemprov mendorong kolaborasi sekolah, lembaga pelatihan, pemerintah, lembaga keuangan, dan mitra di negara tujuan.

Model tersebut mulai dirintis melalui pembelajaran bahasa Jepang di tingkat SMA dan SMK yang kemudian dilanjutkan di lembaga pelatihan kerja.

Biaya pelatihan juga diupayakan lebih terjangkau. Dari sebelumnya sekitar Rp50 juta, ditargetkan dapat ditekan menjadi sekitar Rp30 juta.

Selain pasar kerja global, Mirza meminta pengembangan industri di Lampung tidak hanya berpusat di kawasan perkotaan. Hilirisasi komoditas dan pengembangan industri kecil di tingkat desa dinilai penting untuk menyerap tenaga kerja yang sebagian besar berada di perdesaan.

"Industrinya dibawa ke desa, ke kecamatan, ke kabupaten. Industri UMKM," katanya.

Menurut dia, pengembangan pengeringan komoditas, rice milling unit (RMU), pabrik pakan, pengolahan kopi, serta berbagai bentuk hilirisasi dapat membuka lapangan kerja baru di daerah.

Namun, peluang tersebut membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai.

FKLPID Jadi Penghubung

Ketua Apindo Lampung sekaligus inisiator FKLPID, Ary Meizari Alfian, mengatakan forum tersebut disiapkan untuk menjembatani kebutuhan tenaga kerja dan industri.

FKLPID akan mengembangkan basis data, informasi, hingga penyaluran tenaga kerja. Dengan begitu, pencari kerja maupun perusahaan memiliki jalur yang lebih jelas untuk bertemu.

"Forum ini menjadi pusat data, pusat informasi, dan pusat penyaluran juga ke depan. Sehingga siapapun orang yang mau mencari kerja atau orang yang membutuhkan kerja cukup ke desk kita ataupun ke platform kita ke depannya," kata Ary.

Dalam tahap awal, sebanyak 72 lembaga pelatihan telah diajak bekerja sama. FKLPID juga membentuk sejumlah bidang kerja, mulai dari riset dan pemetaan industri, data ketenagakerjaan, pelatihan dan pengembangan kompetensi, penempatan kerja, kemitraan strategis, monitoring dan evaluasi, hingga informasi dan transformasi digital.

Forum tersebut diharapkan menghasilkan basis data yang dapat mempertemukan kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja.

Dengan basis data itu, lembaga pelatihan dapat menyusun program berdasarkan kebutuhan pasar, bukan sekadar menawarkan pelatihan tanpa kepastian penempatan kerja.

Sementara itu, BP3MI Lampung menyampaikan program SMK Go Global yang mulai berjalan pada 2026 dan direncanakan berlangsung hingga 2029.

Lampung mendapat kuota 1.460 peserta untuk pelatihan sektor pertanian, kesehatan, dan pariwisata. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas calon pekerja sebelum ditempatkan di luar negeri.

Sinergi pemerintah, industri, lembaga pelatihan, dan dunia pendidikan melalui FKLPID diharapkan dapat menekan kesenjangan kompetensi tenaga kerja sekaligus memperluas pilihan pasar kerja bagi masyarakat Lampung.

Tak hanya memenuhi kebutuhan industri di dalam daerah, tenaga kerja Lampung ditargetkan mampu bersaing di pasar kerja nasional hingga global.(*)