MOMENTUM, Gunungsugih--Ketua Fraksi Golkar DPRD Lampung Tengah (Lamteng) Edi Yonisa meminta Pelaksana Tugas (Plt) Bupati I Komang Koheri segera mengisi kekosongan jabatan sekretaris daerah (sekda) dan sejumlah posisi pejabat di lingkungan Pemkab Lampung Tengah.

Kekosongan sekda terjadi setelah pejabatnya, Welly Adiwantra, ditahan penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Lampung dalam kasus dugaan korupsi. Welly menjalani pemeriksaan pada Jumat (18/9/2026) dan langsung ditahan.

Edi menilai, sekda merupakan jabatan strategis yang harus segera diisi agar tidak menghambat administrasi pemerintahan.

"Untuk kekosongan Sekda harus segera diisi. Saya selaku Ketua Fraksi Golkar memberikan saran kepada Plt Bupati I Komang Koheri untuk segera mengisinya," kata Edi, Rabu (23/9/2026).

Baca Juga: Sekda Lampung Tengah Welly Adiwantra Akhirnya Ditahan

Menurut dia, pengisian jabatan Sekda penting untuk memastikan roda administrasi dan pemerintahan daerah tetap berjalan.

Selain persoalan jabatan, Edi menyoroti gagalnya pembahasan APBD Perubahan 2026. Kondisi tersebut berpotensi menghambat penyelesaian sejumlah kebutuhan masyarakat, termasuk pembayaran gaji PPPK paruh waktu, program PBI Jaminan Kesehatan, dan perbaikan infrastruktur.

Edi mengatakan Fraksi Golkar bersama seluruh anggotanya telah hadir pada batas akhir agenda pembahasan APBD Perubahan. Namun, pembahasan tidak dapat dilanjutkan karena tidak ada surat maupun respons dari Plt Bupati kepada DPRD Lampung Tengah.

"Kami seluruh anggota Fraksi Golkar hadir pada detik akhir pembahasan APBD Perubahan Tahun 2026. Pembahasan batal digelar karena Plt Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri tidak mengirim surat ataupun merespons DPRD," ujarnya.

Menurut Edi, sejumlah kebutuhan masyarakat telah diperjuangkan untuk masuk dalam APBD Perubahan. Salah satunya pembayaran gaji PPPK paruh waktu, terutama guru yang disebut belum menerima gaji selama tiga bulan.

Selain itu, Fraksi Golkar mendorong keberlanjutan program PBI Jaminan Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu serta penganggaran perbaikan infrastruktur.

Dengan tidak dibahasnya APBD Perubahan, kebutuhan tersebut tidak dapat diakomodasi melalui perubahan anggaran daerah.

Edi meminta Pemkab Lampung Tengah tetap mencari solusi, khususnya untuk persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

"Plt Bupati Lampung Tengah wajib menyelesaikan gaji PPPK paruh waktu, terlebih guru yang belum terbayarkan selama tiga bulan. Pemerintah daerah dapat melakukan pergeseran anggaran untuk menyelesaikan persoalan tersebut," katanya.

Ia juga meminta Pemkab memastikan program PBI Jaminan Kesehatan tetap berjalan dan tidak mengalami tunggakan. Kebutuhan anggaran program tersebut disebut mencapai sekitar Rp18 miliar.

"Program PBI dengan biaya kurang lebih Rp18 miliar harus diselesaikan. Jangan sampai menunggak agar masyarakat kurang mampu tetap terbantu melalui program ini," pungkasnya.(*)