MOMENTUM, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan kepemimpinan perempuan melalui peningkatan kapasitas, kaderisasi berkelanjutan, serta perluasan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam ruang pengambilan keputusan dan pembangunan daerah.

Dukungan tersebut disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekdaprov Lampung, M. Firsada, saat membacakan sambutan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam Musyawarah Daerah (Musda) V Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung di Hotel Akar, Bandar Lampung, Selasa (6-10-2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP-PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Mirza dan Ketua DWP Provinsi Lampung Agnesia Bulan Marindo.

Firsada menekankan bahwa target keterwakilan perempuan dalam politik bukan sekadar pencapaian persentase, melainkan bentuk pemenuhan ruang kepemimpinan yang inklusif. KPPI diharapkan menjadi wadah kaderisasi dan pendidikan politik bagi perempuan muda.

"Target keterwakilan perempuan harus kita lihat sebagai pintu masuk untuk membangun kepemimpinan yang inklusif. Kita ingin semakin banyak perempuan Lampung yang duduk di lembaga legislatif, pemerintahan, memimpin organisasi, serta mengambil bagian menentukan arah pembangunan," ujar Firsada.

Ia juga mendorong KPPI untuk memperkuat literasi digital dan literasi politik agar perempuan tidak hanya menjadi konsumen informasi, melainkan mampu mengolah dan menggunakan informasi demi kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPD KPPI Provinsi Lampung periode 2021–2026, Nenden Tresnanursari, menjelaskan Musda V menjadi forum tertinggi untuk pertanggungjawaban kepengurusan sekaligus suksesi kepemimpinan periode 2026–2031.

Sebagai wadah lintas partai politik, KPPI berkomitmen terus mengawal advokasi kebijakan publik, edukasi politik, serta pemenuhan hak-hak politik perempuan di Lampung.

"Siapa pun yang nantinya menjadi pemimpin DPD KPPI periode 2026–2031, mari kita dukung bersama. Ini merupakan bentuk kecintaan kita terhadap organisasi untuk terus memperjuangkan hak politik perempuan," kata Nenden.(**)