Harianmomentum--Isu
keamanan menjadi pertaruhan dalam Pilgub 19 April mendatang. Karena itulah,
Polri dan TNI menurunkan 26 ribu lebih pasukan untuk berjaga di 13.034 Tempat
Pemungutan Suara. Bahkan, disiapkan pasukan pemukul yang akan bergerak bila ada
gangguan di TPS.
"Polisi
kerja sama dengan teman-teman dari TNI akan menempatkanbeberapa personel pasukan
pemukul. Yang diperkirakan di lokasi-lokasi, dimungkinkan terjadinya gangguan
keamanan," ujar Wakil Kepala Polda Metro Jaya Brigadir Jenderal Suntana di
Markas Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, kemarin, dikutip RMOL.CO.
Suntana tak merinci berapa jumlah personel.
Pasukan pemukul itu, akan dibentuk dalam satu regu dan satu pleton. Pasukan
pemukul bergerak dan bertanggung jawab untuk mengambil tindakan atas gangguan
di TPS. "Dan ini akan dipimpin seorang perwira menengah," ujar
Suntana.
Selama satu pekan ke depanpengamanan di Jakarta
akan ditingkatkan. Terutama saat Minggu tenang Pilkada. Polda Metro Jaya telah
berkoordinasi dengan TNI, Komisi Pemilihan Umum, Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta dan Panita Pengawas Pemilihan Umum.
Dia mengimbau kepada kedua pasangan calon
peserta Pilkada, yakni pasangan calon nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama
alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat, dan pasangan calon nomor urut tiga, Anies
Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno untuk tak melakukan tindakan yang
melanggar aturan.
"Mengimbau para paslon dan tim pendukungnya
untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan," ujar Suntana.
Sebagai informasi, masing-masing TPS akan dijaga
satu polisi dan satu anggota TNI. Penjagaan ini berdasarkan dari evaluasi
Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran pertama. Serta, laporan adanya upaya
intimidasi yang disampaikan oleh masing-masing kubu pasangan calon peserta
Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua.
Selain Polri dan TNI, masing-masing TPS juga
akan dijaga oleh anggota Satpol PPdan petugas keamanan di lingkungan setempat.
Tujuannya adalah untuk menjaga agar pemilih merasakan kenyamanan dan keamanan
sehingga lancar dalam pencoblosan dan pemungutan suara.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan
penempatan personel TNI sifatnya hanya membantu pengamanan. Sebelumnya, akan
diadakan apel besar pengamanan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.
Jenderal bintang empat itu tidak menyebutkan
jumlah personel yang akan dilibatkan dalam pengamanan. Yang pasti, jumlahnya
bertambah dibanding putaran pertama, mengingat jumlah TPS juga bertambah.
Mantan KSAD ini yakin penyelenggaraan Pilkada
DKI Jakarta putaran kedua akan berjalan aman. Karena itu, prajurit TNI yang
berjaga di TPS pun tidak akan dilengkapi dengan senjata seperti pengamanan pada
umumnya.
"Tidak dipersenjatai, kenapa? Saya
ingatkan, ini adalah pesta, pesta demokrasi. Pesta yang paling tidak aman apa
coba? Yang pasti ada korban? Pesta miras oplosan. Pesta demokrasi enggak
ko," pungkas dia.
Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno mengapresiasi
bantuan pengawalan penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017 oleh Polda dan
Kodam Metro Jaya. Tentunya, kata Sumarno, KPU menginginkan pelaksanaan pemungutan
suara pada 19 April nanti dapat berjalan dengan aman, lancar dan damai.
"Kita memang perlu sekali dukungan dari
aparat keamanan TNI dan Polri untuk memastikan bahwa situasinya cukup kondusif
dan kemudian nanti pelaksanaan Pilkada kita 19 April itu berjalan secara
lancar," katanya.
Bukan cuma itu, ia menambahkan, KPU DKI Jakarta
juga ingin memastikan semua warga Jakarta yang punya hak pilih terfasilitasi
hak pilihnya. "Dan pelaksanaannya berjalan secara transparan, akuntabel
dan demokratis," imbuhnya. (Red)
Editor: Harian Momentum