Harianmomentum.com--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Bahkan, kini pemprov menggandeng Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Waykanan, dalam penerapan SAKIP tersebut.

Hal itu diwujudkan dengan penandatanganan pernyataan komitmen bersama dan workshop SAKIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Waykanan, disaksikan Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN dan RB Hatni di Hotel Horison, Rabu (18/4/2018).

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung Hery Suliyanto menyatakan, kegiatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Waykanan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja.

Untuk mewujudkan birokrasi yang efisien, jelas Hery, setiap instansi pemerintah harus memastikan anggaran digunakan untuk membiayai program/kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan, dan melakukan penghematan anggaran untuk kegiatan yang tidak mendukung kinerja instansi.

“Melalui SAKIP, kita akan mampu mewujudkan efektifitas dan efisiensi pada penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah, menyusun tujuan dan sasaran yang jelas, serta berorientasi pada hasil,” jelas Hery.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Provinsi Lampung 2016, jelas Heri, Kabupaten Lampung Barat dan Kota Metro mendapatkan nilai B. Delapan kabupaten mendapat nilai CC yaitu Lampung Selatan, Waykanan, Tanggamus; Lampung Timur, Tulangbawang, Mesuji, Pringsewu, dan Lampung Tengah. Lima kabupaten/kota mendapat nilai C yaitu Tulangbawang Barat, Lampung Utara, Kota Bandarlampung, Pesawaran, dan Pesisir Barat.

“Semoga dengan adanya komitmen bersama ini, Kabupaten Waykanan dan Lampung Selatan mampu lebih fokus dan serius dalam memberikan perhatian guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi hasil. Serta disarankan untuk segera melakukan studi dan meniru instansi pemerintah yang memiliki SAKIP berkualitas,” harap dia.

Sementara Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN dan RB, Hatni, menjelaskan Kementerian PAN dan RB terus berupaya dan mendorong pelaksanaan SAKIP di kabupaten/kota menjadi lebih baik.

“Semoga dengan ditunjuknya Kabupaten Waykanan dan Lampung Selatan sebagai pilot project, akan mampu menerapkan SAKIP lebih efisien dan lebih baik lagi,” jelas Hatni.

Hatni meyakini dengan memiliki SAKIP yang baik, maka Provinsi Lampung akan setara dengan Provinsi di Pulau Jawa.

“Tidak ada yang berat kalau kita sudah benar-benar berkomitmen. Melalui komitmen bersama ini, diharapkan apa yang dicita-citakan Gubernur Lampung untuk setara dengan provinsi di Pulau Jawa dapat segera terwujud. Salah satunya juga dengan melakukan studi tiru dengan kabupaten/kota yang memiliki SAKIP baik seperti Bandung,” jelasnya.

Untuk itu, semua pihak diharapkan mendukung komitmen Bupati Waykanan dan wakil Bupati Lampung Selatan dalam mengimplementasikan pelaksanaan SAKIP.

“Kami berharap kegiatan ini dapat berkelanjutan, karena pelaksanaan SAKIP bukan hanya tentang dokumen, tetapi bagaimana pelaksanaan dan implementasinya," ujar Hatni.

Pada kesempatan yang sama Karo Organisasi Provinsi Lampung Aris Padilla menjelaskan, kegiatan bertujuan agar Pemerintah Kabupaten Waykanan dan Lampung Selatan berkomitmen mengimplementasikan SAKIP secara menyeluruh atas komponen SAKIP mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

Aris menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan Rabu - Jum’at, (18-20 April 2018), diikuti oleh 100 peserta yang berasal dari Kabupaten Waykanan dan Lampung Selatan. 

Pada kesempatan itu, pernyataan komitmen bersama dilakukan Bupati Waykanan dan Wakil Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto, bersama Tim Asistensi RB Daerah Provinsi Lampung. Pernyataan Komitmen ini disaksikan langsung oleh Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN dan RB. (ira).