Harianmomentum.com--Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, serta pengembangan perumahan dan permukiman, menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Pesawaran pada tahun 2018.

 

Berada di dekat pusat pemerintah provinsi, tidak berarti suatu daerah itu menjadi `special` misalnya, dari sisi pembangunan infrastruktur maupun perekonomiannya.Setidaknya, hal itu yang terjadi dengan Kabupaten Pesawaran.

 

Meski wilayahnya berbatasan dengan ibu kota Provinsi Lampung, dalam banyak hal daerah yang kini dipimpin Bupati Dandi Ramadhona-Eriawan, masih tertinggal dibandingkan kabupaten/kota lain di porvinsi paling selatan Pulau Sumatera ini.

Tugu Andan Jejama di Kompleks Perkantoran Pemkab Pesawaran. Foto: ist  

Pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2017 Kabupaten Pesawaran, terungkap bagaimana kualitas kesejahteraan masyarakat. Dengan jumlah keluarga miskin yang mencapai  17,61 persen.

 

Kondisi itu menempatkan Kabupaten Pesawaran berada pada posisi kedua terendah se-Provinsi Lampung. Masih jauh dari Provinsi Lampung yang 14,35 persen, dan nasional sebesar 11,22 persen.

 

Selain itu, jumlah pengangguran yang tinggi sebesar 7,27 persen berada pada posisi nomor tiga terendah se-Provinsi Lampung, dan masih berada jauh dari Provinsi Lampung 5,25 persen.

Begitu juga dengan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan daya beli masyarakat yang kurang seimbang dengan kebutuhan masyarakat.

 

Hal itu dapat terlihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pesawaran sebesar 62,70 persen, berada pada posisi nomor tiga terendah se-Provinsi Lampung, dan masih berada jauh dari Provinsi Lampung 66,95 persen dan nasional sebesar 69,55 persen.

 

Kondisi di atas menunjukkan, Pemerintah Kabupaten Pesawaran dibawah kepemimpinan Dandy Ramadhona-Eriawan, mengemban amanat yang tidak ringan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerahnya.

 

Apalagi, menurut Dandi, ketersediaan sumber daya yang terbatas, permasalahan keterbatasan anggaran, menuntut pemerintah daerah untuk melakukan reorientasi dalam kebijakan alokasi anggaran.

Jalan menuju kawasan wisata pantai di Kabupaten Pesawaran. Foto:ist

"Kebijakan anggaran belanja yang didasarkan pada money follow priority yang mengedepankan prinsip prioritas dalam penyusunan program pembangunan, dengan target dan sasaran yang jelas sehingga akan memberi dampak positif berganda (multiplier effect)," katanya.

 

Karena itu, menurut dia, pembangunan harus tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat. "Kami secara maksimal berupaya untuk mewujudkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, kelompok dan golongan," katanya.

 

Dalam lima tahun kepemimpinannya, Dandi-Eriawan, berupaya merealisasikan berbagai program prioritas sehingga Pesawaran diperhitungkan sebagai salah satu daerah penyangga Provinsi Lampung, sekaligus dapat menunjang peningkatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

 

Pemerintah Kabupaten Pesawaran akan melakukan percepatan pembangunan di berbagai sektor dengan memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan perkembangan global dan isu-isu strategis kabupaten. Misalnya, terkait dengan ketersediaan dan kemantapan infrastruktur wilayah, optimalisasi sumber daya alam (SDA).

 

Selain itu, peningkatan kualitas dan partisipasi pendidikan, perwujudan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), perwujudan desa tangguh dan mandiri, perwujudan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya kreatif, perwujudan petani yang makmur dan sejahtera melalui kedaulatan pangan.

obyek wisata Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran. Foto:ist

Hal lain, percepatan pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan posisi strategis Kabupaten Pesawaran dan arah pembangunan perwilayahan. Seperti, pengembangan ibu kota kabupaten di Gedongtataan harus selaras dan mendukung kawasan metropolitan Bandarlampung.

 

Arah kewilayahan lainnya, antara lain rencana pengelolaan manajemen Kawasan Industri Tegineneng yang terintergrasi dengan Jalan Tol, (2 exit tol Tegineneng), Bandara Udara Raden Intan 2, Jalan Lintas Sumatera dan jalur kereta api double track, dan optimalisasi Tahura Wan Abdurrahman yang terintegrasi dengan kawasan wisata Desa Muncak.

 

Kemudian, rencana pembangunan dua jalur Jalan Raya Padangcermin ruas Lempasing–Ketapang untuk mendukung kawasan pariwisata bahari, program peningkatan Jalan Provinsi ruas Desa Bawang–Kelumbayan (Tanggamus) untuk mendukung konektivitas daerah tujuan wisata, serta rencana pengembangan potensi wisata pantai dan potensi pulau-pulau melalui konsep pengelolaan manajemen zona kawasan pariwisata.

Air terjun kembar Rindu Alam di Kecamatan Padangcermin, Kabupaten Pesawaran. Foto:ist

Di samping pengembangan kawasan strategis kabupaten, pembangunan di Kabupaten Pesawaran juga diarahkan pada percepatan perwujudan desa tangguh dan mandiri. Sehingga akselerasi pembangunan dapat lebih cepat terwujud.

 

Menurut Dandi, prioritas pemerintah Pesawaran pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan karena hal ini menjadi urat nadi roda perekonomian.

 

Dia menyebutkan, selama dua tahun kepemimpinannya, telah menambah panjang jalan menjadi sekitar 900 km, 11 jembatan besar, dan 14 perawatan jembatan.

 

Infrastruktur lain yang terkait dengan kesehatan, rumah sakit umum daerah kini semakin baik dan naik ke tipe C dan yang hampir semua puskesmas memiliki rawat inap.

 

Dalam melaksanakan pembangunan, Dandi membutuhkan masukan dari seluruh pihak, termasuk dari kalangan media. Untuk ini, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Pesawaran secara rutin melakukan ekspose melalui media. Harapannya, proses pembangunan yang sedang atau akan dilaksanakan ke depan bisa lebih baik.

 

Sekilas Sejarah Kabupaten Pesawaran

 

Semangat reformasi yang bergulir sejak 1997, mendorong sejumlah tokoh masyarakat di belahan barat Kabupaten Lampung Selatan, untuk membentuk Kabupaten Pesawaran.

 

Para tokoh masyarakat itu menggelar pertemuan dan menghasilkan Panitia Pelaksana Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran (P3KP). Pertemuan berlangsung pada 16 April 2001 di Gedung Ngandan Gawi, Kecamatan Gedongtataan.

 

M. Alzier Dianis Thabranie dipercaya menjadi Ketua Umum P3KP, didampingi ketua harian Muallimin Taher, serta penasehat dan pengurus lainnya.

 

Selanjutnya, pada 2002, Pemda Kabupaten Lampung Selatan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Lampung (Unila) melakukan penelitian dan pengkajian tentang kelayakan Lampung Selatan dimekarkan menjadi dua kabupaten.

Areal persawahan penduduk di Kabupaten Pesawaran. Foto:ist

Perjuangan P3KP mulai menunjukkan titik terang setelah Pemerintah Lampung Selatan dan Pemerintah Provinsi Lampung menanggapi dengan menerbitkan beberapa kebijakan yang mendukung terbentuknya Kabupaten Pesawaran.

Akhirnya, pada 17 Juli 2007, DPR RI menyetujui pembentukan Kabupaten Pesawaran berdasarkan UU No. 33 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007. Tujuh kecamatan masuk dalam wilayah Kabupaten Pesawaran: Gedongtaaan, Negerikaton, Tegineneng, Waylima, Padangcermin, Punduhpedada, dan Kedondong.

 

Menteri Dalam Negeri meresmikan Kabupaten Pesawaran pada 2 November 2007,  sekaligus melantik Haris Fadlan sebagai Penjabat Bupati Pesawaran. 

Tiga tahun kemudian, Kabupaten Pewawaran memiliki bupati dan wakil bupati definitif yang dipilih melalui pilkada. Aries Sandi dan Musiran memimpin Pesawaran untuk periode 2010-2015. Pemimpin Pesawaran berikutnya, Dendi Ramadhona dan Eriawan yang menjadi bupati dan wakil bupati periode 2016-2021. (red)