MOMENTUM, Bandarlampung--Program pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan di Kota Bandarlampung masih banyak dikeluhkan warga setempat.

Keluhan itu disampaikan warga saat berlangsungnya reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dari daerah pemilihan (Dapil) Bandarlampung.

Untuk itu, para Anggota DPRD Lampung dapil kota setempat siap menjembatani dan memperjuangkan aspirasi warga, baik kepada pemerintah kota (pemkot), maupun kepada pemerintah provinsi (pemprov).

Bicara soal pembangunan infrastruktur, menjadi tugas dan wewenang komisi IV untuk memperjuangkannya.

Nah, di Dapil Bandarlampung ada Kostiana, Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung. Selama sepekan mejalani reses, Kostiana selalu mendengar keluhan warga terkait infrastruktur.

Dalam berbagai kesempatan reses, Kostiana tak mau mengumbar janji kepada warga. Apalagi, warga yang mengeluhkan soal infrastruktur pembangunan jalan yang menjadi kewenangan pemkot setempat.

“Masalah infrastruktur yang kami terima dari hasil reses telah kami sampaikan ke Pak Walikota,” kata Kostiana saat reses di RT 09, LK III, Kedaton, Bandarlampung, Rabu (6-11-2019).

Namun demikian, menurut Kostiana mereka bukanlah pengambil kebijakan. “Tugas kami menyerap aspirasi warga, menjembataninya kepada pemerintah. Karena itu saya pribadi tak mau banyak mengumbar janji,” ungkap politisi asal PDIP itu.

Bendahara DPD PDIP itu pun menyarakankan warga untuk mengikuti prosedural yang berlaku. Jika ada jalan di wilayahnya yang rusak dan ingin diperbaiki.

“Prosedurnya pengusulan yang disampaikan melalui surat resmi, ditandatangani warga, RT, Kelurahan, Kecamatan, selanjutnya diteruskan ke pemkota atau dinas terkait,” katanya.

Tugas Anggota DPRD dalam hal ini, adalah mengawal agar pengajuan tersebut bisa diprioritaskan. Namun, jika yang mau diperbaiki adalah jalan kota, maka DPRD setempatlah yang dapat mendorong pembangunan itu.

“Maka kalau nanti ada DPRD kota yang gelar reses, warga bisa sampaikan keluhannya. Insyaallah akan kita bantu akomodir," ungkapnya.

Hal senada disampaikan Budiman AS, Anggota DPRD Lampung dari Dapil Bandarlampung yang merupakan anggota Komisi IV.

“Saya sudah sampaikan ke masyarakat bahwa kami anggota DPRD bukan eksekutor, tugas kami mendorong teralisasinya pembangunan yang baik untuk masyarakat,” jelasnya.

Bicara soal pembangunan infrastruktur, khususnya jalan di wilayah kota setempat, menurut Ketua Partai Demokrat Bandarlampung itu, ada harapan besar untuk ditindak lanjuti.

Apalagi, kata dia, dalam waktu dekat Pemprov hendak membayarkan dana bagi hasil kepada pemkot setempat.

“Semoga dana bagi hasil yang jumlahnya kurang lebih Rp200 miliar ini bisa bermanfaat untuk pembangunan Bandarlampung,” harapnya.

Soal jalan provinsi, Budiman menyoroti jalan yang mengarah ke tempat-tempat pariwisata, khusunya di wilayah Telukbetung Barat. Jalan penghubung menuju pantai, dari Bandarlampung ke Pesawaran.

“Jalan menuju tempat pariwisata macet, apalagi kalau hari libur. Ini butuh dilebarkan, kita akan dorong itu,” ungkapnya.

Apalagi, sambung dia, rencananya di Pesawaran akan ada pangkalan besar tentara anggkatan laut. “Kalau ini sampai jadi, maka infrastrukturnya harus disiapkan. Bukan nanti, tapi dari sekarang disiapkannya,” jelasnya.

Sementara bicara masalah kesehatan dan pendidikan, ada Apriliati, Anggota DPRD Lampung dapil Bandarlampung yang kini duduk di Komisi V.

“Kami di PDIP sangat konsen dengan program-program yang sifatnya langsung bersentuhan dengan masyarakat, termasuk soal pendidikan dan kesehatan,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung itu.

Apriliati menuturkan, dari beberapa tempat yang telah dikunjunginya selama reses, keluhan terbanyak ya soal kesejahteraan rakyat.

“Hasil reses ini akan kami sampaikan ke pemprov. Insyallah Pak Gubernur akan memprioritaskan hasil reses kami untuk dapat direalisasikan,” jelasnya.

Dia menyebut, keluhan untuk program kesehatan diantaranya terkait penyaluran Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan program untuk pendidikan diantaranya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Dua hal ini banyak dikeluhkan warga. Tapi ini kan program pusat. Kami di PDIP kan juga punya dewan di pusat. Kami akan sampaikan ke mereka agar penerima KIS dan KIP ini bisa ditambah,” katanya.

Namun ada juga masyarakat yang mengeluhkan bahwa penyaluran KIS dan KIP tidak tepat sasaran. “Nanti kita (DPRD) akan minta agar pendistribusian KIS dan KIP ini didata ulang. Jangan sampai yang keluarga yang mampu dapat, yang kurang mampu malah tidak dapat,” ungkapnya.(acw)