MOMENTUM, Bandarlampung--Wakil Walikota Bandarlampung M. Yusuf Kohar terus bergerak, menampung aspirasi warga kota setempat. 

Kali ini, dia bersama sang istri, Min Yuanah Yusuf Kohar mengunjungi warga Jalan Sultan Badaruddin, Gang Nurul Huda, RT 05, LK III, Kelurahan Kelapatiga Permai, Tanjungkarang Barat (TKB), Minggu (16-12-2019).

Yusuf mengatakan, jika kelak menjadi Walikota Bandarlampung dia akan menyelesaikan persoalan warga setempat. Persoalan warga setempat diantaranya masalah kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

Lebih lanjut bakal calon Walikota Bandarlampung itu menuturkan, warga tidak perlu khawatir, siapa pun yang terpilih menjadi walikota mendatang, program pendidikan gratis, wajib belajar sembilan tahun (SD-SMP) tidak akan hilang.

“Wajib belajar sembilan tahun ini adalah program pemerintah pusat. Jadi masyarakat wajib dan berhak menerimanya. Tidak ada kaitannya dengan siapa yang nanti akan jadi walikota,” kata Yusuf dihadapan ratusan warga setempat.

Soal kesehatan juga sama. Menurut Yusuf, program kartu Indonesia sehat (KIS) juga hak masyarakat. “Ini juga program pemerintah pusat. Jadi warga jangan mau dibodoh-bodohi,” tegasnya.

Lebih rinci dia menjelaskan, beberapa waktu lalu ada tambahan 62 ribu karti KIS dari pemerintah pusat. Tambahan KIS tersebut dari bagi hasil antara pemerintah daerah (dari cukai rokok). 

“Jadi cukai rokok tadi itu lah bagi hasilnya. Jadi pemerintah daerah tidak mendapat uang, tapi dapat tambahan kartu KIS,” paparnya.

Soal kesejahteraan rakyat (kesra) juga tak luput dari perhatian Yusuf. Kata Yusuf, saat ini banyak program kesra dari pemerintah pusat yang belum berjalan sesuai prosedural. Seperti program keluarga harapan (PKH) dan program beras sejahtera (rastra).

“Banyak yang salah sasaran. Ini tugas kepala daerah untuk menatanya. Jangan sampai warga yang butuh bantuan tidak dapat, yang berkecukupan malah dapat. Ini masih jadi persoalan di Bandarlampung,” bebernya.

Untuk itu, mendatang Yusuf siap turun kelapangan, mendata langsung para penerima bantuan. “Maka kepala daerahnya harus cek langsung, sehingga program ini tepat sasaran. Maka dibutuhkan walikota kedepan yang ligat, yang mengerti,” ucapnya. 

Selain itu, sambung dia, camat dan lurah di wilayahnya masing-masing harus memastikan, sehingga keluarga penerima PKH dan rastra tepat sasaran. “Makanya camat dan lurah harus aktif. Walaupun disitu ada petugasnya,” imbaunya.

Selain soal bantuan sosial, jika kelak menjadi walikota Yusuf pun akan memperhatikan pembangunan ruang terbuka hijau. 

“Satu kecamatan minimal satu ruang terbuka hijau. Jadi anak kita bisa diajak ke taman bermain, sehingga generasi kita kedepan jadi generasi baik,” paparnya.

Selain soal bantuan dari pemerintah, dalam kegiatan itu banyak juga warga yang mengeluhkan soal Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang prosesnya dirasa warga sangat menyulitkan. Bahkan lama. 

“Kalau kata saya, masyarakat sudah mau buat KTP itu membantu program pemerintah. Jadi harus kita layani dengan baik,” kata Yusuf menjawab keluhan warga.

Yusuf pun langsung merespon masalah itu. Dengan menyatakan siap membantu proses pembuatan KTP warga setempat. 

“Jadi kalau rumah ibu dekat, ambil sekarang juga. Saya yang urus KTP nya. Saya bawa sekarang juga (berkasnya). Saya minta fotokopi KK (kartu keluarga) nya saja,” serunya.

Lantas beberapa warga pun langsung beranjak dari lokasi acara dan segera mengambil fotokopi KK lalu menyerahkannya kepada Yusuf Kohar. Ada belasan warga yang meminta bantuan untuk membuat KTP kepadanya.

Menanggapi soal pernyataan Walikota Bandarlampung Herman HN yang mengklaim dia tidak pernah kerja, menurut Yusuf itu tidak benar.

“Masyarakat bisa menilai sendiri. Saya ini tidak kerja, atau tidak diberi pekerjaan. Selama ini kan saya tidak pernah dilibatkan (urusan pemerintah kota). Bukan saya tidak mau kerja. Buktinya saya sering turun, menyerap aspirasi warga,” paparnya.

Min Yuana, istri Yusuf Kohar menambahkan, jika kelak sang suami menjadi walikota, dia akan fokus mengurusi PKK (pemberdayaan kesejahteraan keluarga) dan Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional).

"Saya tidak mau ikut campur dalam urusan pemerintahan, sebab isti kan sudah ada tugasnya tersendiri, seperti mengurus PKK dan Dekranasda,” kata dia.(acw)