MOMENTUM, Muaraenim--DPRD Muaraenim, Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan kunjungan ke PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Unit Beringin, Sumsel, Rabu (19-2-2020).

Kunjungan delapan anggota DPRD Muaraenim itu dipimpin ketuanya, Aries HB. Diterima Direktur Komersil PTPN VII Achmad Sudarto. Didampingi Kepala Bagian Umum dan PKBL Yessy Plofesi, Manajer PTPN VII Unit Beringin M. Arifin Lubis, dan beberapa manajer unit. 

Tampak hadir, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muaraenim, sejumlah camat, kepala desa,  dan tokoh masyarakat.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Muaraenim, Aries HB menyatakan mendukungPTPN VII menjalankan rencana bisnis yang ditetapkan sekaligus menjadi agen pembangunan.

“Kami sangat paham, bagaimana pemerintah pusat memberi mandat kepada PTPN VII menjadi agen pembangunan untuk menembus daerah-daerah terisolasi. Daerah kami ini, Muaraenim, terutama Kecamatan Lubai, Lubaiulu, dan Rambangdangku, adalah daerah yang beruntung. Tanpa PTPN VII di sini, entah seperti apa kondisinya sekarang,” kata Aries.

Sementara Sudarto setelah memperkenalkan profil PTPN VII secara umum menyampaikan pesan-pesan proyektif. Ia menyebut soal kerja sama dengan Polda Sumsel dan Kodam II/Sriwijaya untuk membantu mengamankan asset. 

“Masalah kami di Unit Beringin adalah soal losess (kerugian) karena pencurian karet," katanya. 

Menurut dia, Polda Sumsel sudah memetakan Unit Beringin sebagai area merah alias wilayah darurat. Oleh karena itu, dia meminta dukungan para tokoh untuk menyosialisasikan ini agar tidak terjadi benturan polisi dengan para pencuri.

Mantan Direktur Keuangan PT Pindad itu memuji prakarsa DPRD Muaraenim yang terus memberi dukungan kepada PTPN VII untuk mengembangkan bisnisnya. 

Saat ini perusahaan sedang berjuang keras melewati masa sulit akibat iklim bisnis agro yang kurang kondusif. Persoalan harga komoditas dan kondisi alam menjadi faktor dominan yang terus diantispasi.

“Kami terus berjuang untuk kembali bangkit. Saat ini, langkah recovery sudah menunjukkan hasil positif dan trendnya terus membaik," kata dia.

Melanjutkan dukungannya, Ketua DPRD Aries HB meminta para camat, kades, dan tokoh masyarakat untuk bekerja sama dengan PTPN VII. Adanya dinamika di masyarakat yang terjadi akibat gesekan kepentingan, menurut Aries, tidak boleh mengubah hubungan mutualisme dengan PTPN VII.

“Kita harus berterima kasih kepada PTPN VII. Jasanya sangat besar bagi daerah kita sehingga begitu banyak masyarakat yang mendapat pekerjaan, mendapatkan penghasilan, menghidupkan ekonomi masyarakat. Mari kita dukung untuk kemajuan dan kejayaannya kembali,” tegasnya.

Mengomentari atmosfer PTPN VII di tengah masyarakat, Kades Sumbermulya Yoni Welison mengaku tidak bisa membayangkan jika tidak ada PTPN VII berdiri di daerahnya. 

Sebagai salah satu desa penyangga, Sumbermulya sangat diuntungkan dengan adanya PTPN VII. Namun demikian, ketika kondisi perusahaan sulit saat ini, imbas melemahnya ekonomi juga berpengaruh kepada warga.

“Dulu waktu PTPN VII jaya, kami ikut merasakan kemakmurannya. Setiap ada kegiatan, baik pemerintahan, social, olah raga, keagamaan, kesenian, pasti dibantu. Tetapi sekarang proposal Agustusan saja ditolak. Katanya lagi rugi,” kata pria kelahiran Desa Pagardewa ini.

Tentang aksi pencurian karet yang marak, Yoni menyatakan desanya merasa dirugikan karena kerap menerima tuduhan. Padahal, kata dia, para pencurinya itu bukan berasal dari desanya.

“Nah, soal pencurian itu kami sebenarnya sangat dirugikan. Nama baik desa kami tercoreng. Padahal yang nyuri orang jauh. Walaupun, memang ada sebagian kecil warga kami. Tetapi kalau PTPN VII mau melibatkan Linmas, kami akan mengamankan. Sebab, ini soal nama baik desa kami,” kata dia.

Sementara itu, Jonidi, Anggota DPRD Muara Enim kelahiran Talang Senuling mengajak warga setempat untuk mendukung PTPN VII. Sebagai putera daerah yang pernah bekerja di PTPN VII, Jonidi mengetahui persis situasi dan posisi perusahaan dalam konteks hukum dan politik.

“Saya mengajak kita warga sekitar untuk mendukung PTPN VII agar tumbuh sehat kembali. Dinamika yang terjadi harus kita sudahi dengan cara mencarikan solusi yang konstruktif dan saling menguntungkan. Sebab, kalau begini terus, perusahaan tidak berkembang, sementara masyarakat pun tidak mendapat manfaat,” kata  dia.

Di lembaga legislatif, Jonidi mengaku akan terus mengawal dan mendampingi masyarakat untuk mendapatkan solusi terbaik. 

“Kami ingin suasana harmonis dan produktif antara perusahaan dengan masyarakat bisa tumbuh dengan baik. Jadi, hidup kita akan lebih berkah,” kata Anggota Dewan dari Partai Golkar ini. (rls).