Harianmomentum—Perizinan dari pemerintah daerah menjadi permasalahan serius bagi kantor operasional trasnportasi berbasis online.

 

Seperti terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat. Lantaran tidak adanya surat izin, Pemerintah Kota (Pemkot) Padang menutup kantor operasional Go-Jek.

 

"Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, telah meminta agar kantor Go-jek ditutup hari ini. Kami langsung lakukan koordinasi dengan pihak terkait," kata Sekretaris Dishub Kota Padang Yudi Indra sebagaimana dilansir Antara, Rabu (20/9) lalu.

 

Penutupan itu juga sebagai bentuk tindak lanjut dari aksi yang dilakukan oleh ratusan sopir angkutan kota (angkot) Padang. Mereka menuntut agar angkutan berbasis online ditutup karena membuat penghasilan mereka berkurang.

 

"Angkutan berbasis online seperti Go-Jek ini mengancam pendapatan kami. Setiap hari jumlah penumpang yang menggunakan jasa angkot jauh berkurang," kata salah seorang perwakilan sopir Khairison.

 

Sementara itu, penutupan kantor Go-Jek langsung membuat ribuan orang di Padang menganggur. Salah satu sopir Go-Jek, Tulang (34) mengatakan, ada 3.000 lebih warga di Padang yang berprofesi sebagai pengemudi Go-Jek.

 

"Jumlah kami di Kota Padang mencapai tiga ribu orang, apabila ditutup tentu kami akan kehilangan pekerjaan," katanya.

 

Menurut dia, keberadaan Go-Jek ini membuat ribuan orang yang tidak memiliki pekerjaan dapat terbantu dalam menghasilkan uang.

 

 

"Saya seorang fotografer dan menjadikan profesi ini sebagai tambahan penghasilan. Ketika tidak ada jadwal memoto saya bisa mencari uang melalui angkutan online ini," katanya.

Menurutnya banyak pengendara yang terbantu dengan kehadiran Go-Jek ini.

 

Pengendara lainnya, Arif (24) mengatakan setelah tamat kuliah dirinya belum mendapatkan pekerjaan tetap. Kemudian dirinya bergabung dengan Go-Jek sehingga dapat menghasilkan uang.

 

"Kami juga berasal dari kalangan ekonomi lemah dan mencari uang untuk menyambung hidup," katanya.(red)