Harianmomentum--Menko Polhukam Jenderal (Purn) TNI Wiranto meluruskan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di hadapan para purnawirawan Jumat lalu (22/9).
Menurut Wiranto dalam jumpa pers Minggu sore (24/9) di
kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, pembelian senjata yang dilakukan
institusi di luar TNI berjumlah 500 pucuk senjata, bukan 5.000.
Semua senjata yang dibeli itu untuk keperluan intelijen dan
tidak dilakukan diam-diam.
"Jadi itu 500 pucuk, untuk kepentingan intelijen,"
tegasnya.
Menurutnya, pembelian senjata itu juga sudah dianggarkan
dalam APBN. Selain itu, senjata tersebut juga bukan diimpor dari luar negeri
sebagaimana disebutkan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
"Pembuatannya di Pindad," tegas Wiranto.
Dalam acara silaturahmi bersama Purnawirawan TNI di Mabes
TNI, Cilangkap, Jakarta, Jumat lalu (22/9), Panglima TNI Jenderal Gatot
Nurmantyo menyampaikan adanya institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk
senjata secara ilegal ke Indonesia.
"Tapi datanya pasti kami akurat, ada kelompok institusi
yang akan membeli lima ribu pucuk senjata. Bukan militer, ada itu,"
bebernya.
Menurut Gatot, institusi dimaksud mencatut nama Presiden Joko
Widodo.
"Memakai nama presiden, seolah-olah itu dari presiden
yang berbuat, padahal saya yakin itu bukan presiden. Informasi yang saya dapat
kalau tidak A1 saya tidak akan sampaikan di sini," jelasnya.
Gatot memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawasi
institusi yang memesan 5.000 senjata tersebut. (rmol)
Editor: Harian Momentum