MOMENTUM, Kalianda--Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menerima audiensi pimpinan PT Pos Indonesia Indonesia Cabang Utama Bandarlampung di ruang kerjanya di Kalianda, Selasa, (1-3-2022).

Nanang didampingi Sekretaris Daerah Lampung Selatan (Lamsel) Thamrin, Asisten Administrasi Umum (Adum) Badruzzaman, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Muhadi, serta Kepala Dinas Sosial Martoni Sani.

Eksekutif General Manager Kantor Pos Cabang Utama Bandarlampung, Risdayati menjelaskan, PT Pos Indonesia secara garis besar melayani dua. Bisnis kurir dan bisnis logistik. Bisnis kurir seperti pengiriman surat-surat atau dokumen penting. Untuk logistik, seperti pengiriman barang-barang dalam jumlah besar.

“Kedua layanan tersebut mencakup layanan pengiriman dalam negeri dan luar negeri, dan di Lampung Selatan masih banyak UMKM dan industri melakukan pengiriman melalui jasa tersebut dan kami ingin berkontribusi dan menggandeng UMKM untuk layanan tersebut,”ucapnya.

Bisnis berikutnya yang dimiliki PT Pos Indonesia, kata dia, berupa jasa keuangan yang sudah familiar sejak dulu seperti weselpos hingga sampai saat ini masih konsisten.

Layanan itu, bukan hanya wesel cash to cash tetapi juga dapat dikirim langsung ke rekening dengan cara datang ke kantor pos menyetorkan cash kemudian dikirim ke rekening tujuan oleh PT Pos Indonesia.

“Layanan berikutnya adalah penyerahan Bantuan Sosial Sembako Tunai (BSST) saat ini PT Pos mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan dana bantuan sosial untuk Lampung sekitar sembilan puluh ribu penerima bantuan,”lanjutnya.

"Kami ditargetkan oleh Kementerian Sosial untuk menyelesaikan tugas itu pada 5 Maret 2022.  Karena itu, kami memohon dukungan pemerintah daerah agar kami dapat menyelesaikan amanah langsung dari bapak presiden,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Nanang meminta, dalam masa pandemi saat ini untuk pola pembagian bantuan kepada masyarakat untuk dapat diatur dengan baik serta dijadwalkan agar tidak terjadi penumpukan, apalagi di masa pandemi saat ini.

“Dalam proses pengambilan per penerima bantuan agar dapat diperhitungkan waktunya, sehingga jadwal yang ditentukan dapat selesai tepat waktu dan tidak menimbulkan masalah seperti penumpukan penerima bantuan. Proses yang lama menjadi pemberitaan yang seolah pemerintah daerah tidak perhatian dengan hal tersebut,”ujar Nanang.

Dia meminta agar teknis pelayanan dapat ditingkatkan agar efektif dan efesien, mempercepat proses sehingga masyarakat penerima bantuan dapat terlayani dengan baik.

“Sekali lagi, saya berpesan untuk teknis pelayanan penyaluran dana bantuan untuk diatur lebih baik, agar tidak terjadi kerumunan dan masyarakat penerima bantuan terlayani dengan baik tentunya dengan proses yang tidak berbelit dan cepat,” katanya. (*)