MOMENTUM, Bandarlampung--Kelangkaan minyak goreng menjadi pintu diskusi soal kebijakan pemerintah dalam mengendalikan berbagai harga kebutuhan pokok rakyat.

Fenomena hilangnya BBM Bersubsidi, naiknya tarif listrik, gas, dan lainnya yang berdampak kepada keresahan masyarakat akan dibedah FKPPIB.

Forum yang mewadahi aspirasi anak-anak karyawan BUMN ini segera menggelar seminar bertajuk: “Perginya Subsidi tanpa Permisi.”

Gagasan itu mengemuka pada rapat pertanggung jawaban panitia Pelatihan Kepemimpinan dan Diskusi Minyak Goreng, Ahad (6-3-2022).

Menempati sekretariat baru di bilangan Wayhalim, para milenial dari beberapa kampus di Bandarlampung ini menyatakan akan konsentrasi kepada kegiatan forum-forum kajian ilmiah-populer.

Ketua Umum FKPPIB Teza Aldiano mengatakan, selama beberapa tahun terakhir, forum-forum diskusi ilmiah mengalami kekosongan. Banyak ormas, termasuk organisasi pemuda meninggalkan ruang kritis ini sehingga kontrol sosial nyaris hanya dilakukan pers atau media massa.

“Kami telah menetapkan agenda seting kegiatan FKPPIB pada forum-forum ilmiah populer dengan mengusung isuisu aktual. Dua pekan lalu kami menggelar diskusi kelangkaan minyak goreng dan fenomena mafia CPO. Nah, agenda terdekat kami akan gelar seminar tentang betapa sistematisnya penarikan subsidi pemerintah pada bahan pokok rakyat,” kata Teza didampingi beberapa pengurus.

Menurut mahasiswa Itera ini, pemerintah berhasil menarik beberapa subsidi yang selama ini menjadi penolong kehidupan masyarakat bawah. Ia menyebut, tidak terasa kini premium yang merupakan bahan bakar minyak bersubsidi menghilang.

“Hari ini, premium hilang. Penggantinya pertalite dan pertamax yang bisa dinaikkan secara bebas oleh pemerintah. Hebatnya, pemerintah berhasil menggeser dengan sangat sabar hingga bensin itu hilang tanpa gejolak,” kata dia.

Bukan hanya BBM, listrik juga demikian. Dengan berbagai promo, PLN menggiring pelanggan untuk keluar dari zona subsidi dengan mengiming-imingi tambah daya gratis. Harga gas juga naik terus, meskipun gas melon 3 kg belum.

“Kami akan undang para pakar dan pihak-pihak terkait untuk mengkritisi fenomena ini. Bukan ingin menguliti, tetapi kita ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana dampaknya untuk bangsa ini. Jika fenomena ini terjawab dan menguntungkan bagi bangsa, kami senang. Sebaliknya, jangan sampai ada yang kebablasan,” kata dia.

Senada, Ketua Dewan Pengawas FKPPIB Andi Firmansyah menyatakan mendukung pilihan ruang perjuangan anak-anak karyawan BUMN itu. Menurutnya, generasi muda harus kritis dan skeptis atau tidak mudah percaya kepada satu informasisatu arah. Namun demikian, cara untuk mengkritisi tidak perlu menggunakan cara-cara yang kurang elegan, apalagi melanggar aturan.

“Kalian harus tunjukkan bahwa FKPPIB ini adalah organisasi anak-anak karyawan BUMN yang mengedepankan intelektual. Semua gerakan harus mengacu kepada aturan dan menggunakan opsi yang elegan. Kami apresiasi dan terus semangat,” kata Andi.

Menurut rencana, FKPPIB akan menghadirkan pembicara Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ketua YLKI, Pengamat Kebijakan Publik, dan akademisi. “Kami akan minta mereka memberi pandangan secara umum dan khusus, serta analisisnya secara akademis,” kata Teza. (**)