MOMENTUM, Bandarlampung--Realisasi belanja tidak terduga (BTT) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meningkat drastis. 

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Rapat Pengendalian Inflasi, Senin (7-11-2022), realisasi BTT Pemprov Lampung telah mencapai 34,97 persen tertanggal 4 November.

Padahal beberapa waktu lalu, realisasi BTT Pemprov Lampung masih rendah. Bahkan, dibawah 2 persen. 

Lampung pun masuk 10 besar provinsi dengan realisasi BTT terbesar secara nasional. 

Mendagri M Tito Karnavian pun mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk segera melakukan mengoptimalisasi penggunaan BTT dan Bantuan Sosial (Bansos) di sisa tahun anggaran. 

"Ini belanja tidak terduga ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh semua provinsi, kabupaten/kota," pintanya.

Adapun untuk BTT di tingkat provinsi, tercatat baru terealisasi sebesar 6,25 persen atau Rp611,60 miliar. 

Sedangkan di tingkat kabupaten baru terealisasi sebesar 22,62 persen dan di tingkat kota baru 16,09 persen.

"Memang sebagian dana ini dicadangkan untuk hal-hal yang berhubungan dengan keadaan emergency bencana, tapi sudah dikeluarkan surat, baik dari Kemenkeu maupun dari kami sendiri (Kemendagri), (bahwa daerah) dapat menggunakan (BTT) untuk penanganan inflasi," jelasnya.

Menurut dia, pemanfaatan BTT untuk mengendalikan inflasi merupakan salah satu intervensi dengan menggunakan instrumen keuangan. Terlebih, di sisa tahun anggaran 2022, masih terdapat BTT yang belum dioptimalkan.

"Bisa dimanfaatkan BTT ini untuk melakukan intervensi-intervensi, instrumen dari kepala daerah untuk melakukan intervensi pengendalian inflasi itu selain regulasi itu adalah instrumen keuangan. Dan di sinilah kita minta tolong manfaatkan betul BTT ini," tuturnya.

Merujuk pada sumber data yang sama, realisasi Bansos juga dinilai masih jauh dari harapan.

"Mau diapakan (sisa dana di periode sisa tahun anggaran) satu setengah bulan, menjadi SiLPA? Padahal rakyat memerlukan," tegasnya.

Realisasi bansos di tingkat provinsi diketahui baru sebesar 51,27 persen. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota capaiannya masih di bawah 50 persen dari total anggaran. Untuk tingkat kabupaten baru terealisasi sebanyak 47,86 persen, dan kota baru terealisasi 46,44 persen.

Di sisi lain, Mendagri juga meminta daerah agar bisa menganggarkan bantuan sosial pada tahun 2023. Terutama bagi daerah yang belum menganggarkannya pada tahun 2022. 

"Mohon Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, ini termasuk (daerah) yang tidak mengganggarkan bansos ini. Sehingga ketika terjadi keadaan yang kita tidak duga karena inflasi, kita sudah memiliki instrumen keuangan (untuk) membantu masyarakat yang kurang mampu," tutupnya. (**)