MOMENTUM, Gunungsugih--Lampung menjadi salah satu daerah penopang pangan nasional. Terutama saat menghadapi fenomena el nino.

Pemerintah pun menetapkan enam provinsi utama sebagai penopangan pangan nasional. Seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan.

Hal itu disampaikan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo saat Rapat Koordinasi Evaluasi Luas Tanam dan Target Tanam Juli - September 2023 Antisipasi Menghadapi Dampak Iklim El Nino di Rumah Dinas Bupati Lampung Tengah, Rabu (2-8-2023).

Dia menilai, Lampung stok beras yang menunjukkan tren baik, bahkan menyuplai kebutuhan bagi provinsi lain.

Karena itu, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, Lampung pun dipilih menjadi salah satu provinsi penopang pangan nasional. 

"Ini membutuhkan konsentrasi, kerjasama yang apik antara pemerintah pusat melalui Kementan, dengan gubernur bupati/walikota yang ada. Apalagi, Lampung adalah daerah penyangga langsung ke Pulau Jawa," kata Syahrul.

Dia menilai, produksi beras Lampung hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, maka lebih dari cukup.

"Tapi Lampung harus berkontribusi lebih untuk kepentingan pangan nasional. Pak gubernur juga sangat antusias dan serius membantu kepentingan bangsa," jelasnya. 

Syahrul pun mendorong, agar melakukan percepatan tanam guna menghadapi fenomena el nino untuk mengejar sisa musim hujan.

Selain itu, dia juga meminta agar dilakukan identifikasi lokasi yang terdampak kekeringan, peningkatan ketersediaan alsintan untuk percepatan tanam, peningkatan ketersediaan air dengan membangun atau memperbaiki embung, dam parit, sumur rehabilitasi jaringan irigasi tersier.

Kemudian penyediaan benih yang tahan kekeringan dan OPT, menyiapkan program seribu hektare adaptasi dan mitigasi dampak el nino, pengembangan pupuk organik terpusat dan mandiri.

"Termasuk memberikan dukungan pembiayaan KUR dan Asuransi Pertanian, serta penyiapan lumbung pangan sampai tingkat desa," tuturnya.

Sementara, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Lampung Kusnardi menjelaskan, dalam rangka menghadapi kekeringan ekstrim, Gubernur Arinal Djunaidi sudah mengintruksikan beberapa hal.

Seperti melakukan tanam padi pada lahan seluas seluas 100 ribu hektare pada periode Juli hingga September 2023.

Gubernur juga meminta agar dilakukan penyebaran informasi prakiraan iklim dan kewaspadaan terhadap bencana alam.

Lalu, penyaluran sarana pengendalian OPT dan pengadaan pompa air kepada kelompok tani dan wilayah yang membutuhkan.

Melakukan percepatan tanam dan memaksimalkan capaian target luas tanam. Mengoptimalkan pemanfaatan sumur pompa, sumur suntik, embung.

Kemudian, mengoptimalkan lahan tadah hujan untuk percepatan tanam padi pada daerah yang curah hujannya masih cukup. Meningkatkan jumlah petani yang tergabung dalam program KPB dan meningkatkan keikutsertaan AUTP.

"Terakhir, melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi lain yang terkait pengairan untuk perbaikan drainase, optimalisasi infrastruktur dan penyiapan pompa air," tuturnya.

Bupati/walikota juga diminta untuk melakukan percepatan tanam guna mengantisipasi kekeringan.

"Saya harap, dengan diselenggarakannya Rapat Koordinasi ini dapat memotivasi seluruh masyarakat dan jajaran pertanian untuk lebih terpacu dalam melakukan aktivitas meningkatkan produksi dan produktivitas usaha tani pertanian," jelasnya. (**)