MOMENTUM, Bandarlampung -- Akhir-akhir ini, berseliweran berita terkait pernyataan mantan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi (WFS) yang mengklaim dirinya sebagai Pengacara Rakyat dan menyatakan Lampung Berjaya hanya untuk penguasa. 

Hal ini mendapat tanggapan keras dari I Made Bagiase Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung yang juga sebagai Waki Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Provinsi Lampung pada Sabtu, 30 Maret 2024 di Bandarlampung.

“Pernyataan ini ngawur dan tidak berdasar karena Program Lampung Berjaya itu murni diadakan untuk masyarakat Lampung, bukan untuk penguasa karena di dalam Program Lampung Berjaya itu terdiri dari berbagai program-program yang tersebar di satuan kerja dan dinas instansi se-Provinsi Lampung”, ujar Made Bagiase 

Menurut Made Bagiase, Program Lampung Berjaya merupakan pengejawantahan dari 33 janji Gubernur saat kampanye 2018 yang tersebar dan dilaksanakan oleh satuan kerja dan dinas instansi Provinsi Lampung. Sehingga salah kaprah apabila WFS menilai Gubernur Lampung belum merealisasikan program-program kerjanya dalam Program Lampung Berjaya.

“Pernyataan yang menyatakan bahwa Gubernur belum merealisasikan program-program kerjanya adalah salah besar. Karena sejak menjabat pada Juni 2019 hingga saat ini Gubernur Lampung telah merealisasikan janji 33 kampanyenya untuk masyarakat Lampung” tambah Made

Lebih lanjut menurut Made Bagiase menjelaskan bahwa Program Petani Berjaya, pupuk murah, kesehatan gratis dan terjangkau, jalan-jalan dan jembatan di bangun, irigasi dibangun, peningkatan mutu bidang pendidikan, menjaga kestabilan harga pupuk, gabah, bibit termasuk harga kebutuhan pokok dan pangan serta dunia pertambangan, migas dan penerbangan dan lain-lain merupakan contoh-contoh Program Lampung Berjaya yang telah dilaksanakan oleh Gubernur melalui dinas instansi dalam rangka memenuhi 33 janjinya di saat kampanye pilgub 2018 lalu.

“Semua program ini untuk rakyat kok. Di mana sisi untuk penguasanya. Jadi bicara itu harus menggunakan dasar. Apalagi beliau itu pernah menjabat Ketua Komisi II DPRD Lampung. Jadi tahu persis kegiatan tiap dinas instansi Se-Provinsi Lampung yang menjabarkan Program Lampung Berjaya” Lanjut Made

Terkait tingkat Kemiskinan di Lampung, Made menyatakan banyak indikator penyebabnya. Diantaranya, mulai dari Gubernur harus menyelesaikan hutang Pemerintahan Provinsi sebelumnya, pandemi Covid-19, geliat pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19 dan lain sebagainya.Tidak adil juga seluruhnya dibebankan kepada Gubernur. Karena termasuk WFS juga harusnya punya beban moral terkait situasi ini saat yang bersangkutan menjabat Anggota DPRD Lampung.

“Dengan indikator penyebab kemiskinan yang banyak tentunya Gubernur akan terus berupaya dalam menjaga dan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung meskipun harus berjalan lambat dan tertatih,” tambah Made

Terkait dengan penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Lampung, yang menurut WFS adalah mainan elit-elit, tidak jelas terkait tolok ukurnya. Hal ini sangat disayangkan oleh Made. Karena apa yang diberikan lembaga negara atau dari organisasi atau dari kelompok masyarakat itu merupakan bentuk apresiasi dan dukungan atas kinerja Gubernur Lampung.

“Kalau terkait penghargaan diberikan kepada Gubernur selaku Pemerintah Provinsi Lampung tentunya ada indikator penilaiannya. Dan ini bentuk apresiasi atas kinerja yang dilakukan Gubernur selama ini. Jika ada penghargaan tetapi Gubernur Lampung tidak bekerja terkait hal yang sedang dinilai oleh Pemerintah Pusat atau organisasi masyarakat, maka baru dapat dianggap penghargaan tersebut tidak bertolak ukur ditengah masyarakat”, pungkas Made. (**)