MOMENTUM, Bandarlampung--Kepala daerah (Kada) baik bupati dan walikota hasil pemilihan 2024 yang tanpa sengketa di mahkamah konstitusi (MK) dijadwalkan dilantik bersamaan dengan gubernur oleh presiden di Jakarta, 6 Februari 2025.

Informasi itu juga dibenarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung.

"Infonya begitu. Tapi pelantikan domainnya pemerintah," ujar Ketua KPU Lampung Erwan Busatami, kepada harianmomentum.com, Rabu (29-1-2025).

Erwan menjelaskan, mereka yang akan dilantik lebih dulu ialah yang tak bersengketa di MK.

"Yang tidak ada sengketa PHP di MK terlebih dahulu yang dilantik," jelasnya.

Pun demikian yang disampaikan Kadiv Hukum KPU Lampung, Hermansyah.

"Iya benar dari hasil rapat bersama Komisi II DPR RI, pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP begitu," kata Hermansyah.

Ia menyebut, jadwal pelantikan tersebut telah sesuai dengan peraturan presiden (Perpres) yang telah ditetapkan.

"Memang tanggal tersebut telah sesuai dengan Perpres yang lama," sebutnya.

Sedangkan, ia menerangkan bahwa pelantikan Kada yang saat ini masih berproses di MK belum dijadwalkan.

"Belum ada, dan masih menunggu putusan MK," terangnya.

Pj Sekda Provinsi Lampung Fredy mengatakan, pelantikan kada tanpa sengketa akan dilaksankan pada 6 Februari di Jakarta.

"Informasinya pelantikan besok termasuk bupati walikota yang tidak ada sengketa, itu informasinya. Tapi kita tunggu seperti apa keputusan finalnya," jelas Fredy.

Ia menyampaikan pihaknya tengah mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pelantikan.

"Persiapan sebelum berangkat dan keberangkatan pelantikan serta penyambutan usai pelantikan itu kita siapkan," kata Fredy.

"Nanti kita sesuaikan apakah akan ada penyambutan secara adat atau seperti apa," imbuhnya.

Kemudian, lanjut dia, setelah pelantikan nanti akan ada serah terima jabatan antara Pj Gubernur Samsudin kepada Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.

"Setelah itu nanti ada rapat paripurna dan silaturahmi," ujarnya.

Bupati terpilih Kabupaten Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah juga mengaku telah menerima informasi tersebut. Saat ini ia juga sedang bersiap dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat.

"Njeh sudah mendapatkan informasi. Pihak TAPEM dan protokol langsung berkoordinasi dengan tl provinsi untuk persiapannya," kata Ela.

Ia mengatkan, gladi resik akan langsung dilaksanakan pada 5 Februari 2025, di Jakarta.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota tidak lagi dilantik gubernur. Tito menuturkan seluruh kepala daerah akan dilantik secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto.

Tito mulanya menjelaskan pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa di MK telah disepakati dilakukan pada 6 Februari.

"Dengan adanya rapat tadi dari KPU, Bawaslu, DKPP, pemerintah dan saya kira semua-semua fraksi menyampaikan semuanya setuju pada pilihan dua tahapan serentak, yaitu 6 Februari untuk yang tidak ada sengketa gubernur, bupati, wali kota," kata Tito usai rapat kerja bersama Komisi II DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22-1).

"Semua dilantik serentak di satu hari yang sama oleh presiden bagi yang tidak ada sengketa. Kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta kan gubernurnya memang tidak dilantik, tapi bupati wali kotanya dilantik di sini," tambahnya.

Tito mengatakan pelantikan dilakukan presiden berdasarkan Pasal 164B UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. UU itu disebut memberikan kewenangan kepada Presiden melantik kepala daerah secara serentak lantaran pilkada digelar serentak.

"Itu amanah Undang-Undang Pasal 164B. Ingat undang-undang itu lahir tanggal 1 Juli 2016. Bapak Presiden Prabowo belum menjabat, saya juga belum menjabat Mendagri. Jadi dibuat oleh pembuat undang-undang yang mana memberikan kewenangan kepada presiden untuk melantik serentak, karena ada pilkada serentak," kata dia.

Tito menganggap, pelantikan serentak oleh presiden itu merupakan pertama dalam sejarah. (**)