MOMENTUM, Natar--Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf didampingi Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela meninjau kesiapan sekolah rakyat di Natar Lampung Selatan, Senin 11 Mei 2025.

Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung di Natar, akan digunakan sementara untuk sekolah rakyat, sebelum gedung sekolah rakyat di Kotabaru, Lampung Sealtan, dibangun. 

"Saya bersama Anggota DPR RI dari komisi VIII Dapil Lampung, hari ini punya kesempatan untuk meninjau calon tempat penyelenggaraan sekolah rakyat tahun 2025-2026. Jadi ini adalah penyelenggaraan pertama. Insya Allah jika nanti gedung selesai dialihkan ke sekolah tersebut," ungkap Syaifullah Yusuf.

Menurut Syaifullah, untuk tahun 2025, diawali dengan menggunakan atau memanfaatkan gedung yang ada, namun tetap memiliki nilai kelayakan untuk penyelenggaraan sekolah rakyat.

Peninjauan dilakukan di beberapa lokasi BPSDM. Seperti asrama dan ruang kelas. Saifullah mengecek ruang asrama dan ruang kelas yang ada di BPSDM Provinsi Lampung.

Ia mengatakan, Kementerian Sosial hanya mengusulkan lokasi untuk dijadikan sekolah rakyat. Selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum yang akan menilai layak atau tidaknya sarana dan prasarana yang diusulkan. 

"Kami hanya mengusulkan titik-titik dimana sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini, nanti kemudian PU (Pekerjaan Umum) akan survei ke sini untuk menentukan layak tidaknya, setelah itu ditindaklanjuti dengan rencana untuk renovasi dalam rangka memenuhi semua sarana prasarana yang dibutuhkan," ucap Syaifullah.

Menurut Menteri Sosial, sekolah rakyat bertujuan memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam hal pendidikan, khususnya masyarakat miskin dan ekstrem miskin. 

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana sudah siap, serta pelaksanaan program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Mensos juga berkesempatan memaparkan secara ringkas bahwa Sekolah Rakyat ini merupakan jawaban dari isu kemiskinan dan pendidikan, menurutnya setiap anak memiliki kesetaraan dalam hak akses mendapatkan pendidikan.

Tampilan prototipe bangunan dan gedung sekolah rakyat dan proses selektifitas calon siswa sekolah rakyat yang harus terdata dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori Desil 1 yaitu kelompok keluarga miskin dan ekstrem miskin. 

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menyatakan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan program ini. Ia juga menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi di tingkat daerah akan terus ditingkatkan agar pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan lancar.

"Terima kasih banyak kepada Pak Menteri Sosial yang sudah berkenan untuk meninjau calon lokasi sekolah rakyat untuk sementara, dan kami hari ini mengusulkan fasilitas BPSDM Provinsi ini untuk nanti digunakan sekolah rakyat sementara, sambil kita menunggu konfirmasi dari pemerintah pusat baik itu dari Kemensos dan Kementerian PU, untuk lokasi yang kita tawarkan di lahan kosong di Kota Baru, jadi kita harapkan selama satu tahun berjalan disini sambil menunggu sekolah rakyat dibangun di Kota Baru," terang Jihan. 

Jihan menambahkan bahwa untuk gelombang pertama sekolah rakyat tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan 4 Rombongan Belajar (Rombel) untuk siswa/i SMA yang berjumlah 100 orang. Jihan juga mengatakan bahwa seluruh biaya Sekolah Rakyat dibebankan pada APBN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. 

Diharapkan program sekolah rakyat segera diimplementasikan secara menyeluruh di berbagai wilayah di Provinsi Lampung, dan memberikan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk menggapai masa depan yang lebih baik dan memperbaiki standar hidup para siswa yang nantinya akan mengubah kondisi perekonomian keluarganya. (**)