MOMENTUM, Bandarlampung--Menanggapi kondisi aksi demonstrasi yang semakin memanas di mana-mana, sejumlah partai politik menonaktifkan beberapa kadernya yang duduk di kursi DPR RI.

Mereka yang dinonaktifkan antara lain Ahmad Sahroni dan Nufa Urbach dari Partai Nasdem, Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adies Kadir dari Partai Golkar. 

Kelima anggota DPR tersebut dinilai telah melontarkan pernyataan maupun melakukan tindakan yang memicu amarah masyarakat.

Pengamat politik yang juga akademisi Universitas Muhammadiyah Lampung (UML) Candrawansah menilai tepat, keputusan parpol tersebut.

"Menurut saya sudah benar hal tersebut karena sudah pasti masyarakat masih belum puas dengan hanya demontrasi dan menyuarakan yang kemungkinan tidak akan digubris tuntutan yang disampaikan. Keluarnya surat tersebut setidaknya ada nilai ketegasan dari partai terkait dengan kesalahan fatal bagi masyarakat statemen dari kader tersebut," kata Candrawansah kepada harianmomentu.com, Senin (1-9-2025).

Ia menyebut, dalam situasi saat ini masyarakat terus menilai bahwa wakil rakyat tersebut tak dapat dibenarkan.

"Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat merasa para kader partai tersebut dianggap tidak punya nurani," ujarnya. 

Berikutnya, lanjut dia, pemberian sanksi itu jangan sampai hanya sebatas gimik saja.

"Karena ditakutkan terjadi chaos kembali. Pemberian sanksi setidaknya masyarakat akan menilai gentlenya partai yang memberikan sanksi kepada kader yang memberikan citra negatif di masyarakat," jelasnya.

"Jadi, partai harus benar-benar berubah dalam menentukan kader untuk eksekutif dan legislatif, terutama yang mempunyai etika politik dan komunikasi politik yang baik agar tidak terjadi hal yang merugikan partai, rakyat dan bangsa ini pada umumnya," imbuhnya.

Candrawansah kembali mengingatkan, agar langkah tersebut tidak berhenti sebagai gimik politik. Ia menilai publik akan terus menuntut sanksi lebih tegas.

“Sebetulnya tidak cukup jika hanya dinonaktifkan. Seharusnya mereka diberhentikan atau ditarik dari DPR, karena masyarakat pasti belum puas jika sanksinya hanya sebatas nonaktif. Dengan pemberhentian, publik bisa melihat partai benar-benar berkomitmen menjaga citra positif,” tegasnya. (**)