MOMENTUM, Bandarlampung--Belakangan, hampir di setiap SPBU di Lampung dipadati antrean kendaraan berbahan bakar jenis solar. Bahkan antrean itu mengular di badan jalan.

Menyoroti itu, Anggota DPRD Lampung fraksi Demokrat Budiman AS mendorong Pertamina dan pihak terkait segera melakukan evaluasi.

Tak hanya itu, ia mengimbau Pertamina untuk melihat dampak yang ditimbulkan dari antrean tersebut.

"Saya mengimbau kepada Pertamina, sebagai wakil rakyat kita sangat prihatin melihat kondisi sekarang ini dengan antrean yang begitu panjang di SPBU. Tentu ini menimbulkan dampak, utamanya kepada petani, nelayan maupun pekerja lainnya. Tentu mereka kesulitan untuk beraktivitas, nelayan mau melaut payah, petani juga untuk alat nya membutuhkan solar," tutur Budiman saat diwawancara, Jumat (17-10-2025).

Ia menyampaikan, dampak yang sudah pasti terlihat ialah keselamatan dan keamanan lalu lintas.

"Dan ini juga menimbulkan rawan lalulintas ini, karena antrean yang panjang ini tentu mengganggu. Ini sangat melelahkan masyarakat," ujarnya.

Budiman menegaskan bahwa evaluasi yang menyeluruh butuh segera dilakukan. Mengingat, potensi kenaikan harga dikhawatirkan dapat terjadi.

"Kenapa sih pertamina tidak mengantisipasi begitu, atau memang stok BBM nya mengurang atau seperti apa. Ini perlu ada evaluasi, karena hampir di seluruh SPBU ini macet setiap pagi, ini mengganggu aktivitas angkutan barang tentunya. Khawatirnya ini juga akan menimbulkan kenaikan harga nantinya," tegasnya.

Padahal, bebeapa waktu lalu Pemerintah lewat Dinas ESDM menyebutkan, bahwa jumlah BBM cukup atau tidak berkurang pada 2025.

"Tapi di lapangan seperti itu (antre). Apakah ini ada penyelewengan? Maka ini perlu ada evaluasi dari pertamina dan pihak terkait," jelasnya.

"Kalau perlu disidak SPBU nya, apa memang stok yang diterima SPBU tidak sesuai atau seperti apa. Kan ini ada disparitas harga, ini kan rawan adanya penyelewengan. Nah itu aparat diminta juga turut mengawasi, bukan hanya pertamina. Tapi, keamanan juga harus mengawasi, kenapa perbedaan disparitas harga ini begini antara sektor rumah tangga, yang subsidi dan industri yang tidak disubsidi," imbuhnya.

Ia berharap, evaluasi yang menghasilkan solusi segera dihadirkan pemerintah.

"Sekali lagi kita berharap pemerintah dan pihak keamanan segera mengevaluasi ini," pungkasnya. (**)