MOMENTUM, Bandarlampung -- Sejumlah pengamat menilai pencabutan mendadak Hak Guna Usaha (HGU) Sugar Group Companies (SGC) seluas 85 robi hektare di Provinsi Lampung berpotensi merusak kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, jika tidak dilakukan secara hati-hati dan sesuai prosedur hukum.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, mengatakan pemerintah perlu bersikap bijaksana dalam menangani persoalan pencabutan HGU agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap iklim investasi nasional.

“Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan agar perlindungan hukum investasi dan kepastian bagi investor tetap terjaga. Jangan sampai kebijakan ini terkesan serampangan karena dapat mengganggu iklim investasi,” ujar Surokim.

Ia menekankan, kebijakan strategis yang menyangkut aset dan investasi berskala besar harus memiliki dasar hukum yang kuat serta proses yang transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian.

Sementara itu, pengamat hubungan internasional Universitas Brawijaya, Adhi Cahya Fahadayna, menilai pencabutan HGU secara sepihak tanpa melalui proses pengadilan dapat memperbesar keraguan investor asing terhadap stabilitas kebijakan di Indonesia.

“Ketika perumusan kebijakan terlihat semrawut dan tidak terukur, seperti dalam kasus pencabutan HGU secara sepihak, keraguan investor akan semakin melebar. Ini berpotensi menunjukkan adanya kesenjangan antara visi Presiden yang disampaikan di forum internasional seperti WEF Davos dengan orientasi pelaksana kebijakan di lapangan,” kata Adhi.

Menurutnya, tanpa penyelarasan yang tegas terkait prosedur, ritme, dan prioritas kebijakan, akan sulit membangun kembali kepercayaan investor dan menjaga arus modal tetap stabil.

Adhi juga menyoroti kondisi Indonesia yang dinilainya tengah memasuki fase meningkatnya ketidakpastian kebijakan atau unpredictability and uncertainty yang kian mengkhawatirkan. 

Dari sisi kebijakan, derajat policy unpredictability meningkat karena terlalu banyak aturan lahir secara tergesa-gesa tanpa kepekaan terhadap konteks historis maupun kalkulasi dampak turunan yang niscaya. 

"Akibatnya, arah ekonomi terlihat kabur dan penuh jargon, minim sasaran konkret. Sehingga tata kelola kehilangan koherensi dan disiplin eksekusi yang semestinya menopang kredibilitas negara," katanya. (**)