MOMENTUM, Jakarta -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia bersama Partai Buruh akan menggelar aksi Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 dengan memusatkan kegiatan di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada 1 Mei 2026.

Aksi tersebut akan melibatkan para buruh di seluruh Indonesia dan digelar serentak di 38 provinsi serta lebih dari 350 kabupaten/kota. Untuk wilayah Jakarta, massa aksi dijadwalkan berkumpul di depan DPR RI pada pukul 10.00–12.00 WIB, sebelum melanjutkan long march menuju Istora Senayan.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan aksi akan berlangsung tertib dan damai.

“Kami pastikan aksi May Day ini berjalan damai, konstitusional, dan tidak anarkis. Koordinasi dengan aparat keamanan juga telah dilakukan,” ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (10/4/2026).

Berbeda dengan peringatan May Day yang digelar secara seremonial di kawasan Monas, KSPI memilih menggelar aksi di DPR RI untuk menekankan tuntutan legislasi, khususnya terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

“Aksi kami dilakukan di DPR RI karena ini menyangkut tuntutan kebijakan. Bukan sekadar seremoni,” tegas Said Iqbal.

Selain aksi unjuk rasa, rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan May Day Fiesta di Istora Senayan, sekaligus deklarasi organisasi kemasyarakatan buruh bernama Garda Buruh Nasional.

Dalam kesempatan tersebut, KSPI juga menyampaikan delapan tuntutan utama yang akan diusung dalam aksi. Di antaranya percepatan pengesahan RUU Ketenagakerjaan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, penolakan sistem outsourcing dan upah murah, hingga reformasi kebijakan perpajakan bagi pekerja.

Tuntutan lain meliputi pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dukungan terhadap RUU Perampasan Aset, pembatasan potongan tarif ojek online maksimal 10 persen, serta ratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 terkait penghapusan kekerasan di tempat kerja.

KSPI juga menyoroti potensi meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tekanan ekonomi, termasuk kenaikan biaya produksi dan dampak kebijakan impor.

Said Iqbal mengungkapkan, indikasi efisiensi tenaga kerja mulai terlihat di sejumlah perusahaan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

“Potensi PHK itu nyata. Sudah ada pembahasan efisiensi di beberapa perusahaan,” katanya.

Ia menambahkan, kenaikan biaya energi, khususnya bahan bakar industri non-subsidi, turut membebani pelaku usaha dan berpotensi berdampak pada tenaga kerja.

KSPI memperkirakan jumlah peserta aksi di Jakarta mencapai 30 ribu hingga 50 ribu orang, disesuaikan dengan kapasitas lokasi dan pertimbangan keamanan.

“Kami batasi jumlah peserta agar aksi tetap tertib dan terorganisir,” ujarnya.

Menutup keterangannya, Said Iqbal menegaskan bahwa aksi May Day 2026 merupakan bentuk perjuangan buruh untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja.

“Kami datang dengan damai, tetapi membawa tuntutan serius. Ini menyangkut masa depan buruh Indonesia,” katanya. (**)