MOMENTUM, Bandarlampung--Pemerintah Kabupaten Waykanan menegaskan komitmen mendukung percepatan transformasi digital daerah melalui penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), guna mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan pelayanan publik berbasis elektronik yang lebih cepat serta efisien.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Waykanan Ayu Asalasiyah usai  menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Lampung, Senin (25-05-2026). 

Agenda yang mengusung tema “Sinkronisasi Peta Jalan dan Rencana Aksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi Lampung,” itu berlangsung di Mahan Agung kompleks Rumah Dinas Gubernur Lampung. 

Bupati Waykanan Ayu Asalasiyah mengatakan, HLM TP2DD menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah daerah dalam mempercepat implementasi ETPD sekaligus menyelaraskan roadmap dan rencana aksi digitalisasi transaksi keuangan daerah. 

Bupati berharap, melalui percepatan digitalisasi, sistem transaksi di Kabupaten Waykanan semakin terintegrasi, aman, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital daerah.

Sebelumnya, Gubernur Lampung Rachmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya sinkronisasi roadmap dan rencana aksi digitalisasi agar implementasi ETPD di seluruh kabupaten/kota berjalan terarah dan berkelanjutan.

Pemprov Lampung menetapkan sejumlah fokus implementasi ETPD, di antaranya penguatan regulasi, koordinasi program TP2DD, pengembangan ekosistem pembayaran non-tunai, diversifikasi kanal pembayaran digital, peningkatan kapasitas aparatur, perluasan infrastruktur internet, hingga optimalisasi edukasi digital kepada masyarakat.

Forum tersebut juga menyoroti pentingnya sinergi antar pemerintah daerah dalam pengembangan digitalisasi sektor pasar, integrasi pelaporan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta penguatan sistem pembayaran digital sebagai fondasi ekonomi daerah.

Hal senada disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela. Dia menegaskan, elektronifikasi transaksi pemerintah bukan sekadar perubahan metode pembayaran dari tunai ke digital, tetapi bentuk nyata penguatan integritas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, transformasi digital harus menjadi fondasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah diakses, dan efisien bagi masyarakat. Percepatan ETPD juga tidak hanya berorientasi pada capaian indeks digitalisasi, tetapi memastikan manfaat digitalisasi benar-benar dirasakan masyarakat dan mampu mendorong ekonomi daerah yang inklusif.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Waykanan Machiavelli Herman Tarmizi, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala BPKAD, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, terkait. (**)