Harianmoemntum.com--Puluhan hasil kegiatan proyek peningkatan jalan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUPR) Kota Metro  pada tahuan anggaran 201, diduga bermasalah.

 

Hal tersebut diungkap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)) Pemerhati Kinerja Aparatur Negara (Perkara). Ketua LSM Perkara Kota Metro Hendrik RI mengatakan, kegiatan proyek yang diduga bermasalah itu tersebar pada 92 lokasi.

"Berdasarkan laporan masyarakat dan hasil investigasi kami, ada 92 kegiatan proyek yang diduga bermasalah. Proyek-proyek itu seluruhnya dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) tahun 2017,” kata Hendrik.

Menurut dia, permasalahan pada proyek-proyek itu dalam bentuk realisasi kegiatan yang diduga tidak sesuai RAB yang ditetapkan.Umumya ketebalan lapisan aspal  hanya  satu sampai dua centimeter.

 

“Ketebalan aspal rata-rata hanya satu sampai dua centimeter. Padahal, dalam RAB-nya ketebalan aspal ditetapkan  empat centimenter,” ungkapnya.

Hendrik mengatakan, akan melaporkan permasalah tersebut kepada aparat penegak hukum."Inikan uang negara. Kalau hasil pembangunannya seperti ini, bisa rusak negara. Kami akan melaporkan masalah ini kepada pihak kejaksaan dan kepolisian,” tegasnya.

Menurut dia, selama ini, ketika ada laporan kerusakan hasil pekerjaan proyek, DPUPR selalu berdalih masih dalam masa perawatan yang menjadi tanggung jawab pihak rekanan pelaksana.

"DPUPR  selalu alasan masa perawatan. Seharusnya DPUPR mengetahui penyebab kerusakan, karena selama proses pengerjaan dilakukan pengawasan. Ini sebenarnya kunci persoalanya. Bukan terus berdalih masa perawatan,” terangnya. (pie)