MOMENTUM, Gunungsugih -- Rencana rehabilitasi total gedung DPRD Lampung Tengah dengan anggaran lebih dari Rp10 miliar menuai penolakan. Fraksi Partai Golkar meminta proyek tersebut dibatalkan dan dananya dialihkan untuk membenahi jalan rusak.

Penolakan itu disampaikan anggota DPRD Lampung Tengah dari Fraksi Partai Golkar, Umar. Ia menegaskan keputusan tersebut diambil setelah melalui rapat internal fraksi.

Menurut Umar, di tengah kondisi keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi saat ini, pemerintah daerah seharusnya lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat, terutama perbaikan infrastruktur yang rusak.

“Fraksi Golkar sepakat untuk pembangunan gedung DPRD di tahun 2026 ini tidak dilaksanakan rehab besar. Kami minta anggaran yang ada digunakan untuk rehab kecil saja, agar aktivitas kantor tetap berjalan tanpa biaya yang terlampau besar,” ujar Umar, Selasa (19/5/2026).

Umar menilai kondisi jalan di sejumlah wilayah Lampung Tengah saat ini jauh lebih mendesak dibandingkan rehabilitasi besar gedung legislatif. Karena itu, pihaknya meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan efisiensi dan mengalihkan anggaran tersebut untuk kepentingan publik yang lebih prioritas.

“Kondisi jalan saat ini saya kira lebih urgensi dibandingkan rehab besar gedung dewan. Kami berharap TAPD bisa mengefisiensi anggaran tersebut dan mengalihkannya untuk perbaikan jalan,” lanjutnya.

Ia mengaku banyak menerima aspirasi masyarakat terkait kerusakan infrastruktur di berbagai wilayah. Berdasarkan pantauannya, sejumlah ruas jalan di wilayah barat Lampung Tengah dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah dan membutuhkan penanganan segera.

Selain jalan, Umar juga menyoroti kondisi jembatan di Kecamatan Way Pengubuan yang dinilai terancam tidak tersentuh perbaikan apabila anggaran daerah justru terserap untuk renovasi besar gedung DPRD.

Meski demikian, Umar tidak menampik bahwa gedung DPRD Lampung Tengah memang membutuhkan sejumlah perbaikan. Namun, menurut dia, rehabilitasi cukup dilakukan secara terbatas pada titik-titik yang rusak dan tidak perlu menghabiskan anggaran hingga Rp10 miliar.

“Kami berharap pemerintah daerah mempertimbangkan segala aspek dalam pengambilan kebijakan. Di tengah efisiensi saat ini, rehab dengan anggaran fantastis sangatlah kurang tepat. Biarkan masyarakat merasakan langsung manfaat pembangunan melalui perbaikan jalan,” katanya. (**)