MOMENTUM, Kotabumi--Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung Utara, William Mamora, mengapresiasi sikap Ketua DPD Partai Nasdem dan Ketua DPD PAN Lampung Utara dalam merespons polemik rencana pinjaman Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Menurut William, kedua pimpinan partai tersebut menanggapi persoalan dengan mengedepankan substansi, bukan sekadar menyoroti judul pemberitaan yang berkembang di ruang publik.

“Saya mengapresiasi sikap Ketua Nasdem dan Ketua PAN. Mereka fokus pada substansi persoalan, yakni hal-hal yang menjadi catatan dan masukan sebagai bahan evaluasi serta pertimbangan dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan nantinya,” kata William saat dihubungi melalui sambungan video WhatsApp, Selasa (19/5/2026).

Ia menilai sikap kedua tokoh politik tersebut menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik karena mampu menjaga suasana tetap kondusif di tengah polemik yang berkembang.

“Pernyataan mereka objektif dan teduh, sehingga suasana tetap guyub,” ujarnya.

William menjelaskan, sebagai anggota Komisi III DPRD Lampung Utara yang membidangi infrastruktur, dirinya merasa wajar menyampaikan masukan terhadap rencana pembangunan yang akan dibiayai melalui pinjaman tersebut.

Ia mengaku dalam rapat pimpinan yang dihadiri unsur pimpinan DPRD, ketua fraksi, Sekretaris Daerah, dan jajaran pemerintah daerah, dirinya sempat mempertanyakan kemungkinan perubahan lokasi pembangunan dari 17 ruas jalan yang direncanakan.

“Saya hanya meminta agar dilakukan kaji ulang terhadap locus pembangunan apabila masukan dan aspirasi yang berkembang di fraksi-fraksi sama sekali tidak dipertimbangkan,” katanya.

Menurut William, usulan tersebut muncul karena banyaknya aspirasi masyarakat yang diterimanya, baik dari kepala desa maupun tokoh masyarakat di berbagai wilayah yang menginginkan perbaikan infrastruktur.

“Selama ini persoalannya tidak ada anggaran karena efisiensi. Sekarang ada rencana pinjaman untuk pembangunan infrastruktur, maka saya merasa perlu memperjuangkan lokasi yang menjadi aspirasi masyarakat. Ada beban moral yang harus saya jalankan,” tegasnya.

William juga membantah anggapan bahwa Fraksi Gerindra menolak rencana pinjaman PT SMI. Ia menegaskan, hingga kini tidak pernah ada rapat resmi fraksi yang menghasilkan keputusan penolakan.

“Kalau memang menolak, tentu sebelumnya kami menggelar rapat fraksi dan hasilnya dituangkan dalam berita acara yang diketahui ketua partai serta disampaikan kepada Ketua DPRD. Faktanya, itu tidak pernah ada,” ujarnya.

Selain menjabat Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung Utara, William diketahui berlatar belakang advokat dan saat ini menjabat Sekretaris DPC PERADI Kotabumi. Menurut dia, latar belakang hukum tersebut membuat dirinya berhati-hati dalam menyampaikan pandangan, terlebih dalam kapasitas sebagai pimpinan fraksi.

Ia juga mengingatkan agar pihak-pihak yang menanggapi pernyataannya memahami konteks secara utuh dan tidak terpaku pada judul pemberitaan.

“Harusnya dicek dulu fakta dan substansinya. Jangan asal bicara, apalagi sesama koalisi. Jangan sampai terkesan mencari poin politik,” katanya.

William memastikan hubungan Fraksi Gerindra dengan pihak eksekutif tetap berjalan baik. Namun, sebagai bagian dari koalisi pengusung pemerintah daerah, pihaknya tetap merasa perlu memberikan masukan terhadap kebijakan yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat.

“Sebagai koalisi, kami tetap harus kritis dan selektif terhadap setiap kebijakan. Justru sebagai kawan harus saling mengingatkan dan menjaga,” ucapnya.

Ia juga mengimbau seluruh pihak agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak tertentu yang diduga memanfaatkan polemik tersebut untuk kepentingan lain.

“Saya yakin Bupati dan Wakil Bupati cermat dan bijak melihat persoalan ini,” kata dia. (**)